MABA- Tidak hanya angka kemiskinan yang buruk, lobi pemerintah daerah Halmahera Timur (Haltim) ke pemerintah pusat juga bisa dibilang sangat payah. Buktinya, Dana Alokasi Khusus (DAK) Haltim tahun 2024 sangat kecil yakni hanya Rp 40 miliar, atau terkecil kedua di Maluku Utara setelah Kota Ternate.
Sesuai data yang diperoleh dari website Kementerian Keuangan, DAK Maluku Utara di tahun 2024 mencapai Rp 1,2 triliun (Tepatnya Rp 1.246.408.968). Dari angka tersebut Pemprov memperoleh DAK terbesar yakni Rp 315,7 miliar, disusul kemudian
Kepulauan Sula sebesar Rp. 131,2, Halmahera Utara Rp 125,2 miliar, Halmahera Selatan Rp. 121,4 miliar, dan Halmahera Barat Rp. 120,3 miliar.
Selanjutnya Pulau Morotai sebesar Rp. 116,6 miliar, Pulau Taliabu 90,9 miliar, Tidore Kepulauan Rp. 90,1 miliar, Halmahera Tengah Rp. 56,2 miliar, Halmahera Timur Rp. 41,06 miliar dan Kota Ternate Rp. 37,4 miliar.
Untuk Haltim sendiri, DAK tersebut diperoleh dari pendidikan sebesar Rp 12,7 miliar, kesehatan Rp 10,9 miliar, perikanan kelautan Rp 7,3 miliar, dan jalan Rp. 9,9 miliar. Parahnya, dari Rp. 10,9 miliar DAK kesehatan, tidak satupun masuk ke RSUD. Anggaran tersebut hanya untuk stunting, penguatan sistem kesehatan dan KB.
Bahkan berdasarkan informasi dari sumber yang layak dipercaya, selama empat tahun terakhir, RSUD di Haltim tidak pernah mendapat alokasi DAK. Padahal Haltim sendiri punya dua rumash sakit yang masih membutuhkan pembenahan dan penambahan infrastruktur, yakni RSUD Maba dan Rumah Sakit Pratama Wasileo.
“Di tahun 2025 pun RSUD Hatim tidak mendapat DAK, karena saat Sosialisasi DAK Regional III yang dilaksanakan di Bogor bulan Mei lalu, hanya sebelas rumah sakit di Maluku Utara yang diundang, sedangkan RSUD Maba dan Rumah Sakit Pratama Wasileo tidak diundang. Padahal agendanya adalah pengusulan DAK 2025. Ini sangat ironis sekali, mengingat layanan kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat saat ini,” kata sumber terpercaya media ini. (**)
Discussion about this post