Oleh Dr. Muammil Sun’an., SE., M.AP
Di era reformasi dan demokrasi yang telah sekian lama dianut oleh negara negara di dunia, termasuk Indonesia, merupakan perwujudan dari harapan dan keinginan seluruh masyarakat.
Hal tersebut mewajibkan tentu dalam pemerintahan mengharuskan untuk menjalankan nilai-nilai dari demokrasi: yakni good government atau disebut pemerintahan yang baik dengan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi yang diakui sebagai landasan dalam menjalankan roda pemerintahan yang semestinya.
Selain good government, tentunya diperlukan clean government atau pemerintahan yang bersih yaitu pemerintahan yang bersih dari praktik korpsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta bertanggung jawab dalam melayani Masyarakat sebagai konstituen atau target group dari setiap kebijakan pemerintah.
Jika Suatu pemerintahan yang dijalankan bertentangan dengan prinsip – prinsip demokrasi seperti pemerintahan otokrasi, monarki, dinasti maupun oligarki tentunya hanya akan merusak sendi – sendi kehidupan bernegara.
Pastinya berbagai kebijakan yang dijalankan dengan menggunakan sumberdaya negara (termasuk keuangan) sebagai sarana hanya untuk keuntungan kelompok, kerabat maupun keluarga.
Dilantiknya ipar Wali Kota Ternate Rizal Marsaoly yang merupakan adik kandung dari istri Wali Kota sebagai sekretaris daerah (Sekda) Kota Ternate, telah mencederai prinsip – prinsip demokrasi yakni good and clean government sehingga menghilangkan kepercayaan serta menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap pemerintahan ANDALAN di Kota Rempah.
Tentunya sistem pemerintahan yang sedang dibangun dilandasi pada Nepotisme yang secara langsung merusak tatanan pemerintahan demokrasi. Padahal sudah sangat jelas bahwa praktik Nepotisme merupakan suatu tindakan melawan hukum yang nantinya merusak jalannya roda pemerintahan.
Pemerintahan yang di dalamnya terdapat praktik nepotisme pastinya akan mengarah pada sistem oligarki yang tentunya bertentangan dengan sistem demokrasi. Keberadaan Oligarki bisa terjadi dalam berbagai bentuk pemerintahan, termasuk dalam pemerintah yang secara formal demokratis.
Oligarki pada umumnya terjadi untuk mengamankan kekayaan dari sekelompok elit ekonomi-politik, yang diikuti dengan upaya untuk dapat berkuasa atau mengatur kekuasaan yang ada.
Namun pada kenyataannya, oligarki tetap berpengaruh pada lingkungan demokrasi yang dianut suatu negara, bahkan memiliki peran untuk menentukan pemimpin suatu pemerintahan. Oleh karena itu, prinsip demokrasi itu sendiri rentan mengalami kegagalan, karena sistem demokrasi yang dianut suatu negara justru mampu dikuasai oleh sistem oligarki.
Pemerintahan yang bertentangan dengan prinsip demokrasi tentunya tidak akan terwujud Good and Clean Government. Dalam perspektif ilmu politik, kebijakan pemerintah (Public policy) baik dari segi locus dan fokusnya, pemerintah dalam melaksanakan sebuah kebijakan dengan menggunakan sumber daya negara hanya sebagai sarana dalam memperbesar atau mempertahankan kekuasaan.
Keputusan wali kota dengan melantik adik Iparnya (Rizal Marsaoly) sebagai Sekda Kota Ternate, menjadi sorotan publik bahwa pemerintahan Kota Ternate dibawah kepemimpinan M. Tauhid Soleman telah membangun sebuah dinasti oligarki dalam sistem pemerintahan.
Masyarakat Kota Ternate akan menilai bahwa pemerintahan kota Ternate sebagai bentuk pemerintahan gaya baru, yakni “Pemerintahan keluarga ANDALAN.
Pemerintahan tersebut pastinya membuat masyarakat kehilangan harapan dan kepercayaan dengan adanya pemerintahan nepotisme, bahkan menimbulkan kecurigaan akan terjadinya monopoli proyek, jabatan maupun penguasaan sumber daya yang ada. (**)
Discussion about this post