TERNATE, MPe — Organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP) di Maluku Utara (Malut) yang menamakan dirinya dalam gerakan aksi kemanusiaan dan kepedulian terhadap permasalahan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesorie (CB) Ternate, bakal melakukan aksi unjuk rasa (Unras) menyambut kedatangan Wakil Presiden RI (Wapres) Ma’ruf Amin di Kota Ternate.
Rencana aksi lanjutan itu, karena massa tak puas dengan hasil unras yang dilakukan di 2 lokasi yakni RSUD CB, Jln Cempaka, Kelurahan Tanah Tinggi dan di rumah dinas Gubernur Malut, Jln. Ahmad Yani, Kelurahan Tanah Raja, Ternate Tengah, pada Senin (8/5/2023) siang hingga jelang sore tadi, terkait sejumlah permasalahan RSUD CB.
Wapres Ma’ruf Amin sesuai informasi rencananya tiba di Kota Ternate pada Rabu 10 Mei 2023 dalam rangka agenda kunjungan kerja.
Sekretaris DPD KNPI Malut Versi Haris Pertama, Samir Jahum mengatakan pada Rabu besok pihaknya akan mengelar demonstrasi lanjutan untuk menyampaikan keluh kesah di depan Wapres terkait permasalahan yang ada di RSUD CB yang tak kunjung selesai – selesai.
“Di hari Rabu (besok) kami akan melakukan gerakan. Untuk memfollow up kembali gerakan ini dengan materi yang sama bersamaan dengan Wapres dan sejumlah menteri yang datang,” kata Samir, diwawancarai usai melakukan unras terkait permasalahan yang ada di RSUD CB di depan rumah dinas Gubernur Malut.
Rencana titik aksi, ujar Samir, dipusatkan di depan kampus FKIP Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, jalan yang nantinya dilewati Wapres beserta rombongan yang berdekatan dengan Bandara Baabullah.
Menurutnya, hal itu dilakukan agar aspirasi massa aksi juga ikut didengar oleh orang nomor 2 di Republik ini, terkait masalah di RSUD CB yang kian berlarut – larut tak kunjung ada penyelesaian dari Pemprov Malut.
“Karena RSUD CB merupakan rumah sakit bagi 10 Kabupaten/Kota di Maluku Utara maka menjadi penting untuk kita duduk bahas dan seriusi bersama, karena Pemprov Malut hingga kini belum lakukan penyelesaian soal RSUD.
Oleh karena itu pada hari itu (Rabu) kami akan mendesak Wapres juga harus bicara soal permasalahan di RSUD,” tegasnya.
Lebih lanjut Samir menjelaskan, dalam aksi lanjutkan tersebut pihaknya akan menyampaikan tuntutan yang sama seperti aksi hari ini (Senin) yakni mendesak agar pembayaran TPP para dokter, nakes, bidang dan perawat PNS/Non PNS tahun anggaran 2020 sampai 2023 berkisar 900 orang di RSUD CB yang masih tertunda agar segera diselesaikan oleh pihak manajemen rumah sakit.
Ia juga mengatakan, dalam aksi tersebut Gubernur Malut dan Dewan Pengawas (Dewas) RSUD CB yang diisi oleh Sekda Malut, Kadis Kesehatan Malut, dan Kepala BPKAD Malut beserta direktur RSUD CB juga didesak agar segera tuntaskan utang obat- obatan dan alat kesehatan pada 65 Vendor/perusahaan penyedia obat.
“Kami juga mempertanyakan 65 Vendor yang sampai saat ini belum diselesaikan oleh pihak manajemen RSUD dan itu yang kemudian menjadi pertanyaan kami,” ujar Samir.
RSUD CB kata dia, selain terjadi krisis obat, peralatan kesehatan rumah sakit sebagian juga sudah ada yang rusak termasuk ruang operasi sebagian tidak dapat difungsikan dan krisis oksigen serta permasalahan pasien BPJS yang saat kata Samir, sudah tidak mendapat pelayanan.
“Oleh karena itu kami meminta kepada Gubernur Maluku Utara untuk segera mencopot para manajemen yang baru karena mereka tidak mampu menyelesaikan masalah yang ada di RSUD ini,” tegasnya lagi.
Diketahui, OKP cipayung plus yang melakukan unras yakni KNPI, HMI, PMII, IMM, KAMMI, GMNI, GMKI, dan GPM, massa sempat melakukan hearing dengan manajemen dan Direktur RSUD CB.
Rupanya hasil hearing tersebut tidak membuat massa aksi merasa puas lantaran manajemen RSUD CB mengatakan permasalahan RSUD CB merupakan tanggung jawab direktur dan manajemen lama.
Usai hearing hingga sore, massa kemudian bergeser ke rumah dinas Gubernur Malut dan lanjut menyampaikan aspirasi, sejam kemudian massa akhirnya membubarkan diri walaupun tak terlihat ada perwakilan dari Pemprov Malut yang hadir menemui massa aksi.
Dalam aksi tersebut massa juga mendesak agar Gubernur Malut segera mencabut status BLUD dan kembalikan RSUD CB dibawa pengelolaan dan manajerial Pemrov Malut karena dinilai banyak masalah.
Rencana aksi lanjutan di depan Wapres pada Rabu (10/5/2023) nanti massa akan menyampaikan hal yang sama.(**)
Discussion about this post