WEDA,MPe – Pemda Halteng melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, patut diberikan apresiasi. Pasalnya, dari 10 Kabupaten/Kota di Maluku Utara ,sebanyak 1.000 nelayan halteng yang mendapatkan perlindungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Pemerintah kabupaten (Pemkab) Halmahera Tengah (Halteng) melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) melakukan Momerandum Of Understanding (MOU ) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang dilaksanakan di kediaman loitegelas pada Rabu (25/8/2022).
Kepala cabang BPJS Ketenagakerjaan Maluku Utara ,Arif Sabara mengatakan, ingin kepastian perlindungan kepada nelayan atas resiko pada saat melaut atau tidak melaut didarat.
Kepastian ini memberi kenyamanan pada saat melakukan pekerjaannya sebagai nelayan,” ungkap Arif Sabara,usai penanda tanggan MOU dengan bupati Halteng Edi Langkara .
Lanjut Arief, ada harapan kepada anak dan istri bila terjadi resiko tidak akan hilang mata pencariaan sebagai nelayan.
“Untuk perlindungan tidak di beban kepada nelayan tersebut ,Pemda hal telah menanggung iuran nelayan tersebut,”cetus Arief.
Selama satu tahun Pemda halteng telah membayar kepada BPJS ketenagakerjaan iuran perlindungan tersebut sebesar 1 milyar pertahunnya.
Untuk iuran perorang sebesar Rp.16.800,BPJS ketenagakerjaan tidak ada kelas beda Dengan BPJS kesehatan ada kelas bagi pasien yang berobat,”tambahnya.
BPJS ketenagakerjaan semua sama sebesar Rp16.800/orang untuk program Bukan Penerima Upah (BPU).
BPU diberikan kepada untuk sektor informal atau mandiri ,bukan hanya nelayan tapi juga petani ,tukang ojek ,sopir angkot ,kalau dilaut seperti kapal laut atau yang lain lainnya,”katanya.
Intinya pelaku usaha yang bekerja untuk dirinya sendiri,untuk kabupaten Halteng 1.000 tenaga kerja bisa berkembang karena sektor nelayan seperti disampaikan pak kadis DKP banyak tapi datanya belum tervalidasi.
BPJS ketenagakerjaan berharap bukan hanya disektor nelayan tapi juga ada di sektor lainnya diberikan asuransi ketenagakerjaan,”harapnya.
Seperti yang dikatakan tadi ada aparat desa ,petani dan buruh, untuk sekarang kita fokus di sektor nelayan dan sektor lain masih masa pejajakan.
“Kita coba disektor nelayan dulu, nanti ke depan kita coba di perangkat desa, petani, guru ngaji, imam masjid dan sektor – sektor lainnya mungkin,” ujarnya.
Sampai saat ini kami baru mendata, informasi dari masing – masing kepala dinas.
Untuk Maluku Utara hampir beberapa kabupaten dan kota lakukan MOU dengan BPJS ketenagakerjaan sudah memberikan perlindungan untuk nelayan.
“Mudah – mudahan ini juga bisa berimbas kepada kabupten dan kota lainnya yang ada di Malut untuk memberi perlindungan kepada nelayan,” katanya.
Secara terpisah, Bupati Halteng,Edi Langkara mengatakan, tahun ini Pemda Halteng memberikan perlindungan BPJS ketenagakerjaan kepada 1.000 nelayan yang tersebar di 10 kecamatan sekabupaten Halteng.
“Sebanyak apapun nelayan di haHlteng, Pemda halteng back up,”ungkap Elang sapaan bupati.
Pemda Halteng membayar biaya perlindungan kepada BPJS ketenagakerjaan untuk bagi nelayan yang ada di Halteng.
Pemda Halteng memberikan biaya perlindungan kepada nelayan secara gratis ,nelayan tidak dibeban oleh iuran,”cetus bupati.
Kita berikan perlindungan kepada nelayan, ke depan kepada petani, pekerja umum karena bertahap karena masih menunggu data dari disnakertrans, Distan, BPMD semua Pemda yang membayar biaya perlindungannya.
Diperkirakan anggarannya pertahun bisa mencapai satu milyar ,seluruh tenaga kerja bisa tercover perlindungan,”tambahnya.
Perlindungan diberikan kepada masyarakat halteng ,masyarakat yang sudah memiliki indentitas berupa KTP Halteng.
Bagi masyarakat dari manapun ,apa kah dari suku Gorontalo ,makeang ,Bugis dan masyarakat lainnya yang sudah menetap dan memiliki KTP Halteng,”katanya.
Ini merupakan program pengamanan sosial ,dimana program ini,digagas sejak kita dilantik pada 2017 silam di awal periode bupati dan wakil bupati.
“Program ini UU bukan sesuka dan mau bupati ,siapapun nanti yang akan memimpin daerah ini program harus di lanjutkan karena bersentuhan dengan masyarakat,”harapnya.
Dia berharap nanti kepada dinas pertanian cepat mendata berapa banyak petani yang ada dihalteng,begitu juga dari pemerintahan desa kita akan masukan mereka di BPJS ,yang iuran perlindungan dibiayai oleh Pemda Halteng.
Mereka yang memegang kartu perlindungan BPJS ketenagakerjaan hanya mengkalim, di karenakan dana masuk kategori jaring pengaman sosial,”tutup bupati. (ril)
