WEDA,MPe – 16 aksi perubahan pelatihan kepemimpinan administrator (PKA) angkatan II tahun 2023 oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Dalam Negeri Regional Makassar resmi di louching PJ bupati Halteng, Ikram M Sangadji didampingi oleh sekda Yanto M Asri ditandai pemukulan gong bertempat di lobi kantor bupati Senin (10/7/2023).
Pj Bupati Halteng, Ikram M. Sangadji mengatakan, ASN diharapkan mampu untuk menjawab segala tantangan di era globalisasi dan digitalisasi saat ini.
Dalam menjawab tantangan tersebut cara yang paling ampuh adalah dengan melahirkan inovasi seperti yang di lakukan para peserta diklat PKA tahun 2023,” ungkapnya.
Lanjut IMS sapaan bupati, Dalam implementasi sistem berbasis digitalisasi ini sudah merupakan komitmen global Jadi digitalisasi inklusif.
“Kata inklusif ini yang harusnya sampai ke bawah. Tidak hanya di level pemerintah tapi sampai ke level masyarakat,” katanya.
Saat ini di Weda sudah ada plaza, bahkan Indomaret, Itu tidak saja membuka akses ekonomi, tapi membiasakan masyarakat itu membayar dengan sistem digitalisasi.
“Nanti lama-lama bayar pakai kartu, kemudian orang sudah tidak perlu datang, nanti dipesan lalu diantar,” tambahnya.
Maka ada input tenaga kerja teknologi dan ini bisa dilakukan di Halteng.
Kalau 16 orang ini mengimplementasikan proyek perubahan mereka ini dengan baik kedepan,” tegasnya.
Jumlah ASN Pemkab Halteng ada sekitar 2.500 orang, untuk itu inovasi yang dibuat oleh 16 orang peserta yang sudah bangun sistem ini harus digunakan.
Pada saat presentasi itu bagus. Tapi pada saat kembali mau di implementasikan digitalisasi inklusif ini akan mendapat tantangan,” harapnya.
Tantangan itu dari ASN sendiri yang mana mereka tidak mau terganggu dengan hal-hal yang baru dan bersifat individual.
Untuk mendukung itu saya harus buat Perbup untuk semua aplikasi digitalisasi ini harus diterapkan di masing-masing OPD,” tegasnya.
Pengalaman kerjanya di Kementerian inovasi digitalisasi itu langsung bisa diterapkan, karena kerja – kerja itu membutuhkan sistem.
Tapi di halteng beda lagi, mau mampu atau tidak mampu kalau sifatnya individual dan itu adalah hal baru kecenderungan tidak mau repot. Padahal inovasi digitalisasi itu cara memudahkan kerja,” tuturnya.
Misalnya kalau saya mau buka RKA 2023 harusnya kita sudah cermati bulan Mei, tapi kenapa tertunda sampai sekarang, minta RKA saja susah.
Semua lewat print out, jadi agak terlambat. Jadi sekarang ini harus kita paksakan. Kemudian sistem ini akan kita terapkan dan saya akan buat perbup,” ucapnya.
Di halteng harus dipaksakan, harus diterapkan kalau tidak apa yang didapat pada Diklat ini sifatnya hanya untuk sertifikat saja untuk naik jenjang struktural.
PKA ini menurut saya untuk pengembangan SDM, Tapi peningkatan secara struktural di daerah itu tidak.
Jadi harus torang gunakan adalah bukan sertifikat nya tapi fokus dan perkuat adalah hasil karya ini,” jelasnya.
IMS mencontohkan soal inovasi si-surat (sitem surta menyurat) yang diterapkan oleh Kabag Umum. Apabila sistem ini dibuat tapi kalau orang di OPD sana tidak suka dengan si-surat maka otomatis tara akan jadi.
Jadi setiap hari ada yang mengakses aplikasi itu. Tapi kalau tidak ya akan sama saja,” lanjutnya.
Untuk itu, tidak ada kata terlambat, dan tidak ada kata pesimis. Jadi jalan saja.
Saya akan perkuat. Ini sesuatu yang baik, bagus yang dibuat oleh peserta Diklat PIM oleh PNS Halteng. Makanya harus ditindaklanjuti dengan peraturan bupati,” tutupnya.(ril)
