TERNATE, MPe – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara (Malut) menggelar kegiatan peningkatan kapasitas perencanaan program di jajaran Bawaslu Malut tahun anggaran 2023.
Kegiatan yang berlangsung di Red Star Corner Ternate itu, diikuiti oleh Ketua dan Sekretaris serta operator Bawaslu Kabupaten dan Kota se Malut. Selasa (7/2/2023).
Koordinator Divisi (Kordiv) SDMO dan Diklat Bawaslu Malut, Adrian Yoro Naleng menjelaskan, kegiatan yang digelar oleh Bawaslu malut itu, menindaklanjuti Perbawaslu nomor 3 tahun 2022.
Pelaksanaan kegiatan tersebut menurut Adrian pada prinsipnya guna memastikan tak ada kekeliruan dalam penggunaan akun.
Ini mengingat sistem keuangan tahun anggaran 2023 ini ada beberapa akun yang harus dimanfaatkan oleh setiap operator kabupaten dan kota sesuai peruntukanya.
Pengadaan jasa misalnya, ketika ada masalah hukum, maka Bawaslu kabupaten dan kota harus mengetahui penggunaan akunnya, diambil dari mana.
“Jadi ini yang harus dijelaskan, kepada teman-teman di di kabupaten dan kota, sehingga seluruh penggunaan akun itu berdasarkan ketentuan yang sudah ada di PMK. Jadi hari ini kita panggil untuk mempertegas kepada teman-teman sehingga seluruh pengunaan akun itu sesuai dengan ketentuan, tujuannya adalah kita memastikan seluruh teman teman kabupate dan kota paham perencanaan program dan anggaran,” jelas Adrian ketika diwawancarai awak media di sela- sela rapat.
Sebab, tugas penyelanggara pemilu menurut Adrian, bukan hanya sebatas pada kesuksesan pengawasan semata, akan tetapi tertib administrasi adalah bagian dari kesuksesan penyelenggaraan pengawasan pemilu.
“Jadi kita boleh sukses dipengawasan, kita boleh sukses dipencegahan, kita boleh sukses dipenindakan, akan tetapi tanpa kesuksesan yang kita hasilkan dari penggunaan uang negara yang bertanggung jawab dan tertib secara administrasi sesungguhnya kita gagal,” ujarnya.
Olehnya itu, kesuksesan pengawasan pemilu juga sangat ditentukan oleh kemampuan dalam merencanakan program dan anggaran yang tertib sesuai dengan PMK.
“Makanya hari ini kita memanggil teman teman Karen RDP ini baru pertama kali dikeluarkan oleh Bawaslu RI,” tambahnya.
Kedepan lanjut Adrian, seluruh kecamatan akan membuka rekening Giro . Dimana, seluruh anggaran yang nantinya ditransfer ke Provinsi di transfer ke Kabupaten dan kota serta kecamatan melalui rekening giro, sehingga penggunaan anggaran itu langsung ada di giro Kecamatan.
“Jadi ini sistem keuangan yang baru makanya dengan harapan supaya penggunaan anggaran itu sesuai peruntukannya. Misalnya kalau dia sewa tidak boleh beli dulu kemudian diadakan baru disewa itu tidak bisa”
“Kita juga ingin memastikan supaya seluruh dana yang nanti mengalir di rekening dana pemilu di Kab/kota dan di panwascam itu betul-betul dikelola secara baik,” pintanya.
Bawasu Malut sambung Ardian, akan terus mempresur, agar teman-teman tingkat kabupaten dan kota maupu kecamatan agar seluruh penggunaan akun belanja melalui rekening dana pemilu itu bisa tertib.
“Harapan kita sebagai kordiv SDM kepada teman teman di kabupaten kota agar supaya memaksimalkan seluruh akun penggunaan ini untuk tujuan substansi,” ucapnya.
Ia menambahkan, ada hal penting yang jadi perhatian serius pihaknya yakni, seluruh kegiatan kabupaten/ kota dan kecamatan yang didanai oleh keuangan negara itu secara substansi harus meningkatkan dan menfasilitasi kegiatan kegiatan pengawasan di lapangan.
Tetapi secara administrasi harus mampu dipertanggung jawabkan dengan tertib dan transparan.(**)
