TERNATE – Gubernur Maluku Utara yang diwakili oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Asrul Gailea, M,Si secara daring mengikutu rapat teknis roadshow Menko PKM dalam rangaka percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Maluku Utara, bertempat di Kediaman Eks Crisant Ternate (29/3/23)
Dalam kegiatan tersbut, Asisten III Asrul Gailea, menyampikan sejumlah tanggapan terkait pembahsan pada roadshow ini yakni percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ektream Kabupaten/ Kota, di Provinsi Maluku Utara.
Menurut Asrul Gailea berdasarkan data-data, presentase penduduk miskin kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera tengah berada diatas presentase penduduk miskin Maluku Utara yakni 6,23 Persen. Sementara presentase penduduk miskin maluku utara sebesar 6,23 persen masih berada dibawah presentase penduduk miskin nasional di tahun 2022 yakni 9,54 persen.
Semntara tingkat kemiskinan ektream di Maluku Utara pada maret 2022 yaitu 14.333 ribu jiwa. Yaitu Halbar 1.34%, halteng pada tingkat kemiskinan ekstream nasional yakni 2,04%, Kepsul 0,00%,Halsel 1,10%, Halut 0,70 %, haltim 3,82%, Morotai 0,22%, semntara Taliabu 0,22%, Kota Ternate 0,21%. Tidore Kepulauan 1,32%.
Selanjutnya, kata Asrul bahwa angka prevelensi stunting Maluku Utara pada tahun 2021 dan 2022. yaitu Halbar pada tahun 2021 yaitu 30 sedangkan pada tahun 2022 turun pada angka 23,9. Halmahera Timur pada tahun 2021 yaitu 32,7 sedangkan pada tahun 2022 turun menjadi 32,3. Halteng pada tahun 29,1, sedangkan pada tahun 2022 naik menjadi 32,2. Halut 27,5 pada tahun 2021 sedangkan pada tahun 2022 turun menjadi 24,9. Halsel pada tahun 2021 33,7 dan tahun 2022 turun menjadi 31,4.
Kepulauan sula pada tahun 2021 27,7 sedangkan pada tahun 2022 naik menjadi 28,5. Kota Ternate tahun 2021 24 sedangkan di tahun 2022 turun menjadi 17,7. Kota Tidore pada tahun 2021 yaitu 25,1 sedangkan tahun 2022 turun menjadi 19,1. Pulau Mororai 28,3 pada tahun 2021, sedangkan pada tahun 2022 naik menjadi 31,2. Pulau Taliabu di tahun 2021 yakni 35,2 sedangkan pada tahun 2022 turun menjadi 23,7. Maluku Utara 27,5 pada tahun 2021 sedangkan tahun 2022 turun menjadi 26,1,”ungkap Asrul
Ia katakan bahwa Permasalahan dalam penurunan stunting dan kemiskinan di Maluku Utara yaitu di akibatkan karena keterbatasan bidang kesehatan, terbatasnya sumber tenaga kesehatan serta kurangnya fasilitas pendukung kesehatan yang belum merata. Kemudian terbatasnya akses transportasi dan telekomunikasi di wilayah perbatasan dan pedalaman.
Kondisi geografis wilayah terdiri dari pulau-pulau yang tersebar, sementara ekonomi industri hilirisasi industri yang belum optimal, sementara masih kurangnya ketersediaan rumah layak huni dan sanitasi serta air bersi dan jamban sehat. Terbatasnya anggaran DAU dan DBH, serta kurangnya ketrampilan dan tingkat pendidikan yang masih rendah bagi para pencari kerja.
Asrul juga sampaikan bahwa, Untuk tindak lanjut penanganan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting yakni dengan melakukan langkah koordinasi dengan Pemkab dan Pemkot dalam berbagai forum, melakukan koordinasi dengan OPD terkait serta instansi seperti BKKBN, Forkopimda, Organisasi PKK, serta Satgas dll.
Mendorong warga miskin untuk mendapat jaminan BPJS kesehatan, mengidentifikasi ulang terhadap warga miskin pada kantong-kantong kemiskinan, mendorong akses permodalan dan pemberdayaan UMKM, mendorong perusahan tambang untuk terlibat dalam pemberdayaan masyarakat miskin dan CSR, mendorong program bedah rumah, sanitasi, jamban baga warga miskin, serta mengoptimalkan penggunaan dana desa dan bumdes terutama pada kantong-kantong kemiskinan.
Turut hadir, Kajati Malut, Danrem Malut, Irwasda Polda Malut, Asisten Deputi PMK, Sekda Talibau, OPD terkait, sementara melalui virtual yakni Kepala BKKBN Malut, Serta Pj Bupat/ Wakil Bupati dan Sekda. (Adpim)
