Kepala Badan Intelejen Negara Daerah (Kabinda) Provinsi Maluku Utara (Malut),Brigjen TNI Benny Bintoro pimpin Deklarasi Netralitas ASN, TNI-Polri dan Penyelenggara Pemilu yang digelar saat rapat Komite Intelijen Negara (Kominda) Maluku Utara di Restoran SS, Kelurahan Mangga Dua, Kota Ternate yang dihadiri oleh anggota Kominda, termasuk Pihak KPUD dan Bawaslu pada Rabu (06/12) kemarian.
Dalam rangkaian rapat Kominda ini, seluruh peserta yang terdiri dari perwakilan pemerintah Provinsi, Polda Malut,Korem 152/BBl, Lanal Ternate ,Lanal Morotai, kemenkumham,KPU dan Bawaslu melakukan penandatanganan pakta integritas.
Kabinda Maluku Utara, Brigjen TNI Benny Bintoro dalam keterangan rilis yang diterima media ini, mengatakan netralitas ASN, TNI-Polri dan Penyelenggara Pemilu adalah sebuah keniscayaan dalam menjaga profesionalisme
Kabinda Maluku Utara mengapresiasi seluruh jajaran Kominda serta penyelenggara Pemilu yang menyampaikan komitmennya untuk netral pada Pemilu 2024.
“Secara formal, pengawas Pemilu dan Pemilihan Serentak adalah Bawaslu, tetapi pada hakekatnya dalam pelaksanaannya pengawas bisa dilakukan oleh siapapun, terutama oleh warga masyarakat,” ungkapnya.
Orang Nomor satu di Binda Malut ini menjelaskan untuk menghadirkan Good Governance dan Clean Government, sanksi pun adalah keniscayaan bila terjadi pelanggaran-pelanggaran yang jauh dari profesionalitas dalam pelaksanaan pesta demokrasi 2024 mendatang.
“Saya mengingatkan kepada para ASN, TNI-Polri dan Penyelenggara, selain menjaga netralitas pemilu, juga diminta untuk menggunakan sosial media dengan bijak dan juga tidak mudah menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya,”pesannya.
Tambah jenderal bintang satu ini, ASN, TNI-Polri dan Penyelenggara juga harus menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan kondusifitas Pemilu. Ia berharap ikrar yang telah diucapkan, dilaksanakan dan diwujudkan dalam perilaku seluruh peserta di instansi masing-masing.
“Kita bisa menjadi bagian dari yang bisa mengendalikan diri kita, dan mengedukasi lingkungan terdekat untuk suksesnya penyelenggaraan Pemilu,” katanya.
Lanjutnya untuk kerawanan yang ada dalam pemilu di Maluku Utara ini relatif kondusif namun tetap pengawasan dan antisipasi selalu di lakukan bersama dengan stakeholder yang ada.
“Tugas kita ini semua adalah bagaimana menciptakan pemilu di Maluku Utara yang aman, damai dan kondusif, sedangkan untuk permasalahan ketidaknetralan ASN maupun aparat TNI -Polri akan di tindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku.Tugas kami (Binda ) adalah pengawasan dan melaporkan sesuai bukti -bukti yang ada,” tutup Brigjen Benny. (**)
