Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara melaksanakan agenda Stakeholder Day yang bertajuk Treasury Executive Dinner di Royal’s Resto and Functional Hall Kota Ternate pada Selasa (30/7). Kegiatan dihadiri oleh seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mitra strategis dan jajaran pimpinan Kementerian Keuangan di wilayah Maluku Utara.
Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin koordinasi dan sinergi yang lebih erat antara Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN) di Maluku Utara dengan satuan kerja Pemerintah Pusat demi mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih berkualitas dan berdampak massif terhadap pembangunan Maluku Utara.
Dalam kesempatan ini, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Tunas Agung Jiwa Brata menyampaikan pemaparan mengenai kondisi terkini pelaksanaan anggaran di wilayah Maluku Utara. Menurut Tunas, APBN merupakan alat yang digunakan untuk mengoptimalkan fungsi fiskal pemerintah dalam perekonomian, yaitu fungsi alokasi, stabilisasi, dan distribusi dalam mewujudkan sustainable development yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara.
Selanjutnya, Tunas mengungkapkan bahwa pada semester 2 tahun 2024, realisasi belanja APBN di wilayah Maluku Utara dalam empat tahun terakhir mengalami tren yang terus menanjak dengan rata-rata persentase realisasi mencapai 96,98%. Kinerja realisasi belanja yang semakin baik tersebut juga memberikan pengaruh terhadap pergerakan beberapa indikator kesejahteraan masyarakat Maluku Utara, seperti pertumbuhan ekonomi yang berada di atas rata-rata nasional, IPM, Nilai Tukar Petani, dan Nilai Tukar Nelayan yang terakselerasi dalam empat tahun terakhir, dan tingkat pengangguran, rasio gini dan kemiskinan yang semakin turun
“Kinerja pelaksanaan anggaran yang baik tersebut tidak lepas dari sinergi yang apik antara Kuasa BUN dan Satuan Kerja Pemerintah Pusat di Maluku Utara” ujar Tunas. Sinergi tersebut terwujud dalam pelaksanaan Check and Balance yang memastikan setiap rupiah UangKita digunakan sebesar-besarnya untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan nasional. Sebagai Kuasa BUN, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebagai alat monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran pada masing-masing satuan kerja.
IKPA digunakan untuk memastikan bahwa stiap satuan kerja mengeksekusi belanja negara berdasarkan konsep value for money dan spending better sehingga diharapkan kehadiran pemerintah pusat di tengah-tengah masyarakat Maluku Utara dapat dirasakan.
Melalui IKPA, Kuasa BUN mempunyai data terkait indikator-indikator yang menggambarkan kinerja pelaksanaan anggaran baik dari sisi input value maupun output yang dihasilkan. Sedangkan dari sisi satuan kerja, capaian IKPA dapat digunakan sebagai salah bentuk reward and punishment dan dasar pemberian penghargaan. Pada tahun 2023, capaian IKPA Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara sebagai Kuasa BUN berhasil meraih peringkat 1 nasional dengan nilai 96,03. Keberhasilan tersebut tentu saja tidak lepas dari upaya dan koordinasi para KPA satuan kerja Pemerintah Pusat beserta jajarannya dalam mewujudkan pelaksanaan anggaran yang berkualitas.
Pada kesempatan tersebut, Tunas juga menjelaskan mengenai Digitalisasi Pembayaran APBN di Maluku Utara. Saat ini telah tersedia tiga metode pembayaran digital yang dapat digunakan satuan kerja untuk melakukan pembayaran barang/jasa atas beban APBN, yaitu Cash Management System (CMS), Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dan Digipay. Implementasi digitalisasi pembayaran tersebut akan menjadikan mekanisme pembayaran APBN menjadi lebih efisien dan aman.
Sampai dengan 30 Juni 2024, nilai pembayaran APBN melalui sarana digital menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Nilai transaksi Digipay mencapai Rp430 juta dengan jumlah transaksi sebanyak 504 transaksi. Sedangkan persentase nilai transaksi Uang Persediaan menggunakan KKP pada tahun 2023 mencapai 8,84%. Menurut Tunas, penguatan budaya digital masih menjadi tantangan yang perlu diselesaikan untuk menjamin optimalisasi implementasi digitalisasi pembayaran APBN di Malut.
Pada akhir kegiatan, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara memberikan penghargaan Treasury Award kepada beberapa satuan kerja yang telah menunjukkan sinergi terbaik dalam pengelolaan pelaksanaan anggaran. Treasury Award terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu Treasury Kolaboratif, Treasury Responsif, dan Treasury Digital.
Penghargaan Treasury Kolaboratif diberikan kepada satuan kerja Komando Resor Militer 512 Baabullah yang telah menunjukkan kolaborasi, sinergi, dan koordinasi yang baik dalam pembinaan pelaksanaan anggaran yang berdampak pada capaian kinerja pelaksanaan anggaran terbaik. Brigadir Jenderal TNI Elkines Villando Dewangga selaku Komandan KOREM 152 Baabullah berkesempatan menerima langsung penghargaan tersebut.
Penghargaan Treasury Responsif diberikan kepada satuan kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara yang telah menunjukkan kecepatan, ketepatan, dan tanggap dalam merespon setiap dinamika dalam pengelolaan keuangan negara. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Ignatius Purwanto berkesempatan menerima penghargaan tersebut secara langsung.
Penghargaan Treasury Digital diberikan kepada satuan kerja Kantor Perwakilan BPKP Maluku Utara yang telah menunjukkan kinerja terbaik dalam optimalisasi pembayaran digital seperti KKP, CMS, dan Digipay sebagai alat pembayaran barang/jasa atas beban APBN. Tri Wibowo Aji, Kepala Perwakilan BPKP Maluku Utara, berkesempatan menerima secara langsung penghargaan tersebut.
“Treasury Award merupakan salah bentuk apresiasi dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara selaku Kuasa BUN kepada satuan kerja yang dianggap berprestasi dan menjalin sinergi dari Maluku Utara untuk Indonesia, semoga Treasury Award ini mampu menjadi motivasi bagi satuan kerja untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran di wilayah Maluku Utara” pungkas Tunas mengakhiri rangkaian acara Treasury Executive Dinner. (**)
