TOBELO – Kondisi keuangan yang tidak stabil untuk membiayai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara (Halut) dan Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD). Bersepakat melalukan pinjaman ke pihak ketiga.
Kebutuhan anggaran Pilkada 2024 ini, Pemda terpaksa mengambil langkah pinjaman jangka pendek, opsi ini dilakukan agar tahapan Pilkada tetap berjalan. Hal ini sudah dilalukan konsultasi dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pemprov Malut. Sesuai dengan regulasi sehingga pinjaman ini bisa dilakukan.
Sekda Halut dan Juga Ketua TAPD Erasmus Josep Papilaya membenarkan terkait dengan pinjaman yang nantinya dilakukan oleh Pemda Halut untuk membiayai Pilkada. Pinjaman yang nantinya dilakukan sesuai dengan anggaran Pilkada Halut.
“Rencana pinjaman yang nanti diambill itu sebesar Rp. 50 miliar ke bank daerah, kita optimis melakukan pinjama ini karena DBH kita masih ada dari Pemprov Malut, triwulan I dan II masih ada sebesar Rp. 19 miliar, sementara triwulan III dan IV belum dibayarkan karena belum waktunya,”jelasnya
Jika Pemprov Malut lanjutnya, membayarkan DBH triwulan I, II, III dan IV maka berkisar diangka sebesar Rp. 20 miliar, selain DBH Pemda juga masih memiliki utang pajak relaksasi di PT. NHM, jaka digambungkan dengan DBH dan pajak relaksasi sebesar Rp. 100 miliar.
“Maka Pemda Halut optimis untuk melakukan pinjaman dan dikembalikan pada akhir tahun 2024 nanti, soal anggaran Pilkada ini Pemda Halut tidak berada diurutan terakhir, dan anggaran pilkada yang sudah diberikan ke empat lebaga ini, yakni KPU, Bawaslu, Polres dan Kodim sudah 24 persen dari total anggaran,”bebernya.
Disebutkannya, pijaman jangka pendek yang diambil ini, kedepannya tidak masuk dalam luncuran atau hutang di tahun 2025, harus diselesaikan pada akhir tahun 2024, jika tidak maka akan bertentangan dengan regulasi.
“Pemda berharap empat lembaga ini tetap belerja saja, karena anggaran Pilkada akan tetap dibayarkan, pinjaman ini sudah on proses dan Bupati sedang melakukan pembicaraan dengan pimpinan bank, semoga secepatnya akan dibayarkan, anggaran tidak lagi mengendap di kas daerah tapi langsung diarahkan ke rekening masing-masing lembaga,”terangnya.
Terpisah Ketua DPRD Halut Janlis G. Kitong mengatakan, bahwa pihaknya tetap sepakat dengan pinjaman yang dilalukan oleh Pemda Halut, ini menjadi konsekuensi karena soal Pilkada, masalah ini juga sudah dilakukan rapat internal dilembaga legislatif dan sudah disetujui.
“Jika kita tidak melakukan ini maka DAU kita akan dipotong, maka dengan segala konsekunsi yang ada harus dilakukan pinjaman demi membiayai Pilkada 2024,” pungkasnya. (**)
