TERNATE- Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kota Ternate Utara menggelar pleno rekapitulasi penghitungan sara pemilu 2024 yang dihadiri seluruh saksi dengan PPS tersebar di 14 kelurahan
Ketua PPK Ternate Utara, M Faisal Arsyad dihubungi, Sabtu (16/2/2024) mengatakan, rapat pleno untuk 14 kelurahan yang dihadiri Camat Kota Ternate Utara, Marus Ishak dan Kapolsek telah menyelesaikan pembahasan tata tertib telah disepakati.
Dia mengatakan, dalam pembahasan tata tertib memang ada masukan dan tanggapan dari para saksi, tetapi berjalan lancar hingga penghitungan suara presiden yang dimulai dari Kelurahan Akehuda dan dilanjutkan Kelurahan Dufa-Dufa, secara umum berjalan lancar.
Menurut dia, pleno rekapitulasi akan dimulai pukul 9.00 Wit dan malam harinya dimulai pukul 20.00 Wit.
Sedangkan, mengacu pada C Hasil sesuai dengan rekapitulasi di tingkat TPS, kalaupun sirekap bermasalah, maka PP harus membuka form C hasil untuk petugas mengambil ulang hasil rekapan.
Dirinya menambahkan, khusus untuk Kecamatan Ternate Utara, dari 135 TPS telah mengirimkan sebanyak 675 kotak lima jenis mulai dari Presiden, DPR-RI, DPD-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Ternate.
Oleh karena itu, kata M Faisal, memang ada persoalan di dua TPS dimana KPPS telah ditutup, tentunya tidak bisa lagi melakukan aktivitas pencoblosan, tetapi ada warga di Kelurahan Tafure tetap ngotot melakukan pencoblosan tetap ditolak dan ada juga saksi yang tidak bisa coblos tentunya tidak bisa dilakukan pencoblosan, karena sudah diatur sesuai ketentuan.
Sebelumnya, Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman memastikan pelaksanaan pencoblosan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang jatuh Rabu 14 Februari di Kota Ternate lalu berjalan aman dan lancar.
Hal itu, disampaikan Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman bersama keluarga usai melakukan pencoblosan Pemilu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan pada Rabu lalu.
Sedangkan, Kapolda Malut, Irjen Pol Midi Siswoko mengatakan pelaksanaan pemungutan suara hingga proses penghitungan suara dilakukan di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 10 kabupaten/kota relatif berjalan aman.
“Memang, sesuai laporan, pencoblosan ada protes karena surat suara yang kurang di TPS dan berbagai persoalan lainnya, tetapi persoalan itu bisa diatasi di lapangan,” kata Kapolda Malut, Irjen Pol Midi Siswoko dihubungi, Jumat.
Menurut Kapolda pencoblosan pada Rabu (14/2) lalu secara umum, pelaksanaan pemilu yang berlangsun aman, meskipun ada protes dan persoalan yang ditemukan di sejumlah wilayah pada saat pelaksanaan pemungutan suara, tetapi bisa teratasi.
Dia menyebut, beberapa Kabupaten di wilayah Maluku Utara termasuk di Halmahera Selatan, Halmahera Timur dan Halmahera Utara serta beberapa wilayah lain dan kalaupun yang fatal tidak ada karena semuanya bisa diatasi, bahkan personelnya harus menghadapi aksi protes masyarakat yang ingin menyalurkan hak suara menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
“Protes itu karena masyarakat karena yang menyalurkan hak suara pakai KTP dan mereka itu hanya bisa menyalurkan hak suara pada calon Presiden dan wakil Presiden saja,” katanya. (**)
