TOBELO- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Maluku Utara melaksanakan kegiatan Forum koordinasi percepatan penurunan Stunting di kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023. Kegiatan tersebut berlangsung diruang meeting Kantor OPD-KB kabupaten Halmahera Utara, Rabu (23/08/2023).
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara yang diwakili oleh Sekretaris BKKBN Provinsi Maluku Utara, Ansar Djainahu, S.Sos mengatakan, dalam kesempatan ini mengatakan sesuai Perpres No. 72 tahun 2021 tentang penurunan angka stunting di masing-masing Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia sehingga pihaknya bertekad dan terus berupaya dalam percepatan penurunan stunting, salah satunya dengan melaksanakan kegiatan forum koordinasi percepatan penurunan stunting ini.
Kata Ansar, melihat perkembangan stunting di Kabupaten Halmahera Utara boleh dikatakan cukup turun drastis. Ini menandakan ada tanggungjawab dan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, stakeholder, mitra kerja.
Selebihnya Ansar berharap, setiap daerah masing-masing dinas punya data stunting, sehingga ada tolak ukur pencapaian penurunan stunting di setiap Kabupaten/Kota.
Selanjutnya untuk pendataan anak stunting, maka kepada para tim kader dan para pendamping desa yang ada di Halmahera Utara diminta untuk selalu berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat, sehingga anak Stunting bisa mendapat perhatian sekaligus penangan oleh pemerintah kabupaten Halmahera Utara.
Lebih lanjut Ansar menyampaikan ungkapan terima kasih kepada TNI dan Polri yang sangat mendukung program pemerintah dalam percepatan penurunan angka Stunting. Hal itu terlihat jelas dari Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang telah terjun langsung di desa-desa memberikan perhatian kepada anak yang mengalami Stunting yaitu dengan pemberian makanan tambahan yang bergizi.
Kepala DP3AKB Kabupaten Halmahera Utara, Efrina Hendri, S.ST membuka dengan resmi kegiatan tersebut. Dalam sambutannya Efrina mengatakan, program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) berdasarkan amanat UU No.52 Tahun 2009, yang meliputi berbagai aspek program ketahanan keluarga anak balita, ketahanan remaja dan ketahanan lanjut usia, serta pemberdayaan ekonomi keluarga.
Berdasarkan Perpres nomorb72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan Stunting, BKKBN ditunjuk sebagai ketua pelaksana percepatan penurunan Stunting di Indonesia.
Lanjut Efrina mengatakan BKKBN mendapatkan mandat baru, yaitu menurunkan angka stunting, dimana pada tahun 2019 angka stunting di Indonesia yaitu 27,7 %, dan target yang harus dicapai pada tahun 2024 adalah menurunkan prevalensi stunting menjadi 14%.
Menurutnya, langkah-langkah percepatan penyelengaraan program bangga kencana ini harus dimulai sejak dini. Oleh karenanya dibutuhkan sinergitas, integritas serta komitmen para pemangku kebijakan dan mitra kerja, dalam peningkatan pergerakan program bangga kencana.
Efrina menambahkan, BKKBN memerlukan koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kebijakan Stakeholder dan mitra kerja lainya.
Kegiatan forum koordinasi percepatan penurunan Stunting mempunyai maksud dan tujuan dalam penguatan komitmen, peran pemerintah daerah serta mitra kerja dalam peningkatan akses, kualitas pelayanan, dalam penggerakan program bangga kencana dan percepatan penurunan angka stunting.
Kegiatan ini dihadir oleh Danramil 1508-01/ Tobelo Mayor Infanteri I Putu Artan jaya, Sekertaris BKKBN Provinsi Maluku Utara Ansar Djainahu, Kapolsek Tobelo IPTU Jodi Satya Pardana, Kepala Kemenag Halmahera Utara Yamin latief Tjokra S.Hi.M.pd, Kabid KB Dinas Pemberdayaan perempuan,Perlindungan anak dan Keluarga Berencana Halmahera Utara Eda Kawenggo, Perwakilan dari Bappeda Halmahera Utara Gina Ligulima, yang mewakili dari Dinas PUPR Halmahera Utara dan perwakilan dari beberapa OPD di Halmahera Utara, serta Satgas Percepatan Stunting wilayah Halmahera Utara Marlon. (**)
