TOBELO- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Utara menyoroti Serapan anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD Halut yang saat ini masih sangat rendah.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Halut Sahril Hi. Rauf kepada sejumlah wartawan mengatakan. Seharusnya pada belanja atau serapan anggaran di bulan ke Delapan tahun berjalan sudah mencapai 50 atau 60 persen. Namun nyatanya masih jauh dari kalkulasi belanja yang sehat.”Harusnya hingga bulan ini realisasi APBD lebih dari 50 persen. Tadi hasil rapat banggar masih sangat rendah serapan anggarannya”. kata Sahril
Sahril yang juga ketua Komisi III DPRD Halut menegaskan. Tentu OPD terkait yang merupakan Mitra Komisi III seperti Bappeda, Perkim, PUPR, Pariwisata dan sejumlah OPD lainnya yang serapan anggarannya untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat harus lebih maraton dalam penyiapan data sebagai syarat penyerapan anggaran yang dimaksudkan.
“Dari Total anggaran APBD sebesar Rp1, 219 Triliun baru sekitar Rp 437 Miliar yang diserap. Artinya serapan anggarannya sangat minim diluar dari gaji pegawai dan capaiannya baru 35 persen dari total anggaran APBD”. tandas Sahril
Sahril bilang, pihaknya masih belum mengerti dengan pola kerja Pemkab Halut dalam pelaksanaan realisasi anggaran 2023.
Sebab, hingga triwulan tiga 2023 ini masih banyak program-program yang belum dilaksanakan. Padahal, program itu disusun oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) bersama OPD-nya masing-masing dengan rens waktu pelaksanaan pembangunan fisik yang telah direncanakan.
“Dari total APBD Rp1, 219 T jika di kurangi serapan anggaran Rp. 437 M maka Pagu yang tersisa ini ada Rp. 782 M. Maka jika dihitung dengan sisa waktu 4 bulan di tahun 2023 maka Pemda harus menyerap kurang lebih Rp. 195 M. per bulannya”. katanya. (al)
