TERNATE- Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara menyatakan, kinerja APBN 2023 hingga akhir Juli 2023 terjaga surplus, dengan pendapatan negara yang masih tumbuh positif meski melandai, kinerja belanja negara positif dan pembiayaan yang antisipatif.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Malut, Tunas Agung Jiwa Brata di Ternate, Rabu, mengatakan, kondisi perekonomian Indonesia dan kinerja APBN hingga Bulan Juli 2023 dan memasuki paruh kedua 2023, pelemahan ekonomi global masih berlanjut, antara lain dipengaruhi isu geopolitik, kontraksi manufaktur, volatilitas sektor keuangan, dan pelemahan harga komoditas. Tren penurunan inflasi nasional juga terus berlanjut, didukung melandainya inflasi seluruh komponen.
Selanjutnya, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara menyampaikan kinerja perekonomian Maluku Utara kembali tumbuh kuat, serta sektor keuangan yang stabil.
“Laju PDRB pada Kuartal II Tahun 2023 tumbuh kuat sebesar 23,89Y4 (yoy), antara lain didorong oleh pencairan THR dan Gaji ke-13 yang mendongkrak konsumsi rumah tangga. Laju inflasi di Maluku Utara pada Juli 2023 tercatat sebesar 3,79”4 (yoy). Anomali cuaca dan potensi El-Nino yang terjadi mulai akhir triwulan II 2023 berpotensi mengakibatkan inflasi bahan makanan,” jelasnya. Neraca perdagangan mempertahankan tren surplus pada angka USD653,98 juta. Kinerja sektor keuangan stabil seiring pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan kredit perbankan yang cukup tinggi,” ujarnya.
Selain itu, sesuai kinerja fiskal regional Malut sampai dengan Juli 2023 tumbuh akseleratif. Pendapatan negara terealisasi sebesar Rp2,36 Triliun (69,19”dari target) dan mengalami kenaikan sebesar 51,8694 (yoy).
Kenaikan berasal dari pertumbuhan PPh Non-Migas sebesar Rp689,29 Miliar (76,2”6). Sama halnya dengan pendapatan negara, belanja negara mengalami kenaikan sebesar 19,864 (yoy) atau terealisasi sebesar Rp9,14 Triliun (53,882 dari pagu belanja). Tumbuhnya realisasi belanja didorong oleh kenaikan Belanja Pemerintah Pusat (khususnya belanja barang) dan Transfer ke Daerah (khususnya Dana Bagi Hasil) yang signifikan.
“Secara spasial, belanja daerah regional Maluku Utara kembali ekspansif. Meskipun demikian, realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) masih terkontraksi. Hingga akhir Juli 2023, pendapatan daerah (konsolidasi seluruh pemda di Maluku Utara) terealisasi sebesar Rp5,98 Triliun (38,347 dari target), meningkat sebesar 5,74”6 (yoy). Belanja daerah telah terealisasi sebesar Rp5,49 Triliun (34,364 dari pagu), meningkat 5,5794 (yoy),” tambah Tunas Agung saat menjelaskan perkembangan kinerja APBD,” kata Tunas.
Pada kesempatan tersebut, Tunas Agung turut menyampaikan terkait potensi geothermal di Halmahera Barat yang tengah dieksplorasi oleh PT Geo Dipa Energi (Persero). Berlokasi di Desa Idamdehe, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, proyek ini dapat mengaliri listrik pada kurang lebih 40.000 rumah tangga apabila menggunakan daya listrik 1.300 VA per rumah tangga. Selain itu, adanya proyek geothermal dapat mempercepat peningkatan kapasitas listrik dengan memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan (EBT).
Isu tematik regional yang diangkat pada Torang Pe APBN Bulan Agustus 2023 adalah ketimpangan fiskal vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil perhitungan Coefficient of Vertical Imbalance (CV), tingkat ketimpangan fiskal vertikal pemda di Maluku Utara masih cukup tinggi. Selama TA 2018—2023, tingkat ketergantungan pemda terhadap dana transfer berkisar pada angka 73,4”, sedangkan pengeluaran pemerintah yang tidak mampu ditutup oleh Pendapatan Asli Daerah berkisar pada angka 77,8 persen.
Sebagai simpulan, Tunas Agung menyampaikan bahwa kinerja perekonomian Maluku Utara kembali tumbuh kuat pada kuartal II 2023 diiringi oleh inflasi yang terjaga pada level moderat dan neraca perdagangan yang mampu mempertahankan tren surplus. Kinerja positif APBN dan APBD berlanjut sampai dengan bulan Juli 2023. Kinerja yang baik ini diharapkan terus berlanjut menjadi stimulan pertumbuhan ekonomi guna, menjaga pemulihan ekonomi, dan melindungi masyarakat. (**)
