MABA- Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara Nuryamin, S.TP, MM didampingi Ketua Pokja Pembinaan Keluarga Balita dan Anak BKKBN Provinsi Maluku Utara, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan dan Anak (DP2KBP3A) serta Kepala Bidang Pengendalian Penduduk (DP2KBP3A) melakukan pertemuan dengan Bupati Halmahera Timur membahas percepatan penanganan stunting dan pelayanan keluarga berencana (KB), serta penyerapan anggaran DAK. Pertemuan ini digelar di Kantor Bupati Maba kabupaten Halmahera Timur.
Hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Perwakilan BKKBN Maluku Utara Nuryamin, S.TP, M.M, Ketua Pokja Balnak Maurend J.Lesar, S.Sos, Ketua Pokja Pemberdayaan Ekonomi keluarga Adefitra Husain, S.Sos, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan dan Anak (DP2KBP3A) Ihwan, SKM, M.M dan Kepala Bidang pengendalian Penduduk (DP2KBP3A) Majida Fabanyo.
Bupati Halmahera Timur Drs. H. Ubaid Yakub, MPA mengapresiasi kedatangan tim dari BKKBN Provinsi Maluku Utara, yang langsung turun ke kabupaten/kota di Maluku Utara, termasuk di Kabupaten Halmahera Timur.
Kedatangan tim tersebut untuk mensinkronkan dan mengingatkan percepatan program agar bisa selesai tepat waktu, termasuk membahas sinergitas ke depan.
“Program BKKBN sangat bermanfaat untuk masyarakat, Pemkab Halmahera Timur siap mensukseskan program-program KB, gerakan melawan stunting,Terimakasih atas kedatangannya memberi semangat dan mengingatkan lagi untuk mempercepat pelaksanaan program-program yang ada. Kami mohon arahannya, kami berharap juga selalu ada sinergi dengan BKKBN Maluku Utara. InsyaAllah program dapat terselesaikan seperti program KB, kita juga punya Duta Genre. Program kita tetap berjalan,” kata Bupati.
Kepala Perwakilan BKKBN Maluku Utara Nuryamin, S.TP, M.M mengatakan, ada 12 syarat keluarga sehat, yang pertama adalah KB. Program KB, katanya memang menentukan patokan tersebut, termasuk angka kematian ibu melahirkan, yang dari data diketahui banyak akibat melahirkan dalam usia masih terlalu muda.
Kematian ibu juga disebabkan melahirkan anak lebih dari tiga dan seterusnya. Diungkapkan bahwa kematian ibu melahirkan di Indonesia masih tinggi, salah satunya akibat pernikahan usia dini.
Untuk menanggulanginya, Nuryamin menyarankan Pemkab Halmahera Timur melakukan pelayanan pemasangan alat kontrasepsi serentak kepada ibu-ibu yang sudah melahirkan lebih dari tiga kali. Misalnya, pakai implan yang tahan lama sampai tiga tahun atau IUD yang tahan sampai delapan tahun.
Percepatan penurunan stunting ini juga menjadi perhatian khusus Presiden Joko Widodo dengan dikeluarkannya Perpres.
Untuk di Kabupaten Halmahera Timur, angka Stunting tercatat 32,3% pada tahun 2022 ini turun sebesar 0,4%.Bupati Halmahera Timur menuturkan, penanganan stunting tetap menjadi perhatian bagi Pemkab Halmahera Timur.
Bupati berharap, penanganan stunting tersebut dapat berjalan dengan baik “Kami melakukan upaya pencegahan stunting dengan melakukan assesment dan mapping keluarga berisiko stunting serta audit penyebab terjadinya stunting, termasuk pelibatan komunitas2 masyarakat (Genre, poktan, dll) dalam pencegahan kekerasan seksual yang semakin tinggi angkanya di Halmahera Timur. Mendorong seluruh SKPD kolaborasi seluruh tenaga lini lapangan dalam melakukan intervensi yang tepat sasaran,” ujar Ubaid. (**)
