TERNATE, MPe – Kabar tak sedap datang dari warga Desa Saketa, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.
Sebagian warganya mengaku haknya sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD) diduga disalahgunakan oleh mantan Pj. Kades Saketa Hi. Muhlis Hi. AF saat menjabat selama tahun 2022.
Salah satu warga desa Saketa, Abdulsah (32) mengaku, dari 118 Kepala Keluarga (KK) yang terdaftar sebagai penerima BLT – DD tahun 2022
Hanya 60 KK yang menerima sementara sisanya 58 KK diduga tidak diakomodir oleh Kades dan Perangkatnya setiap kali pencairan.
“Blt itu setiap 3 bulan baru dibagikan per KK terima Rp.900 ribu akan tetapi tapi cuman 60 KK yang menerima BLT – DD dari tahap 1 sampai 4,” kata Abdulsah kepada wartawan. Senin (6/2/2023).
Dia menduga mantan Pj. Kades Hi Muhlis selama menjabat diduga sengaja mengakomodir buat orang dekatnya setiap kalo pembagian karena setiap kali pembagian tidak transparan ke warga.
“Karena setiap kali pembagian tidak pernah dilakukan di kantor Desa, tapi antar dirumah penerima masing-masing dan ini sangat tertutup,” cetus Abdulsah.
Bahkan dirinya yang terdaftar sebagai penerima BLT – DD juga tidak sama sekali menerima dari tahap pertama hingga tahap ke empat.
“Tidak pernah diberikan bantuan padahal nama kami ada dalam daftar penerima BLT,” kesalnya.
Bahkan lanjut dia, dari 58 KK yang diduga tidak diberikan BLT DD, oleh pemerintah desa beralasan dialihkan ke Masjid namun alasan itu kata Abdul, hanya dibuat-buat untuk menutupi kesalahan.
“Padahal yang tong (kita) tahu BLT tidak bisa dialihkan walaupun dengan alasan tertentu, karena sasarannya langsung diberikan kepada yang penerima bukan di tempat ibadah,” imbuhnya.
Ia pun menduga pemerintah desa Saketa bersama mantan Pj. Desa Saketa sudah menikmati uang tersebut hingga terkesan diam akhir-akhir ini.
“Anehnya lagi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Saketa sudah tahu tapi tidak bersuara seperti itertidur atas keluhan para warga yang tidak pernah menerima BLT itu, kami duga jangan-jangan mereka ini juga ikut menikmati sehingga terkesan diam,” cetusnya.
Bahkan terbaru sambung, Abdulsah, pembagian untuk tahap ke-4 diduga ada pemotongan senilai Rp 100 ribu per KK.
“Lihat saja seperti yang terbaru ini informasi yang saya tahu ada pemotongan Rp. 100 ribu,” katanya.
Secara terpisah, Pj. Kades Saketa H. Muhlis saat dihubungi belum merespon hingga berita ini dipublikasikan. (**)
