TERNATE- Kapolda Malut Irjen Pol Midi Siswoko, S.Ik menerima audiensi dari Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Maluku Utara Dra Renta Rego Tarangi beserta tim di ruang Loby Kapolda Malut, Kamis (02/02).
Dalam pertemuan tersebut,turut hadir Kapolda Malut Di dampingi Wakapolda Malut Brigjen Pol Drs Eko Para Setyo Siswanto, M.Si, Irwasda Polda Malut Kombes Pol Marthin Luther Hutagaol, S.Ik, dan Dir Binmas Polda Malut Kombes Pol Dicky Aryanto,S.I.K.
Kepala Perwakilan BKKBN menerangkan kunjungan dimaksud dalam rangka Bersilaturahmi serta berkoordinasi dalam hal Agenda Penyerahan Kepka Kepala BKKBN Nomor 12 Tentang Rencana Aksi Penurunan Stunting (RAN PASTI) Sebagai Acuan Percepatan Penurunan Stunting.
Adapun pelaksanaan program yang sudah berjalan sejauh ini,dalam pelaksanaan Sosialisasi sudah melibatkan Anggota Bhabinkamtibmas yang membantu untuk turun di tengah- tengah masyarakat terkait dengan pengetahuan stunting.Jelasnya
“Untuk itu, perlu kami sampaikan untuk stunting di malut sebanyak 26 persen untuk mengetahuinya dilaksanakan survey status gizi dari petugas kesehatan yang turun ke lapangan,” ujarnya.
Oleh Karena itu, masih banyak dimemukan anak anak masih memakan produk yang berasal dari pabrik ketimbang memakan makanan lokal seperti singkong dan kentang.
Menanggapi hal itu, Kapolda Malut menyambut baik maksud yang disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Malut berserta tim,serta berkomitmen bahwa pihaknya akan selalu bersinergi bersama BKKBN baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Lanjut,Kapolda Menjelaskan dalam Hal ini Polda Malut sangat mendukung program pemerintah terkait percepatan penurunan angka stunting, Oleh karena itu di perlukan kolaborasi antara Polda Malut dan BKKBN merupakan hal yang sangat baik untuk mewujudkan keberhasilan program dimaksud.
Menurutnya, Program Penurunan stunting merupakan program yang sudah lama di galakkan oleh ibu megawati,untuk itu di butuhkan strategi tersendiri dalam mengurangi persoalan stunting di wilayah Malut, serta dibutuhkan kerja sama dari semua pihak dan dari berbagai sektor pembangunan. (**)
