WEDA,MPe – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) propinsi Maluku Utara (Malut) dan kabupaten Halmahera Tengah mengelar diskusi panel audit dan manejemen kasus Stunting tahap II di kabupaten halteng cegah stunting itu penting yang dilaksanakan di gedung mardelia Selasa (13/12/2022).
Malut Kepala Perwakilan Bkkbn Provinsi Malut Dra. Renta Rego, mengatakan, peraturan presiden (Perpres 72/2021) tentang percepatan stunting dengan tujuan menurunkan prevalensi Stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga.
Menjamin pemenuhan asupan gizi, perbaikan pola asuh, meningkatkan Askes dan kualitas pelayanan, meningkatkan akses air minum dan sanitasi,” ungkap Dra. Renta Rego.
Lanjutnya, adapun pilar target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2022 diantaranya peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan, peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat.
Peningkatan konvergensi intervensi pesifik dan intervensi sensitif di kementrian/lembaga pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa, Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat serta penguatan dan pengembangan sistim, data, informasi, riset dan inovasi,” tambahnya.
Rencana aksi Nasional percepatan penurunan angka Stunting Indonesia (RAN PASTI), rencana aksi Nasional : pendekatan berisiko pasal 8 diantaranya, penyediaan data keluarga berisiko Stunting.
Pendampingan berisiko Stunting, pendampingan samua calon pengantin/calon PUS, surveilans keluarga berisiko Stunting, audit kasus stunting dengan mekanisme dan tata kerja (pasal 19 ayat 4) dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan (pasal 26),” cetusnya.
Target pravelensi stunting Maluku Utara menurut kabupaten/kota pada tahun 2021 – 2022 dimana Halteng berada pada urutan dua.Tahun 2021 target 29,1 dan tahun 2022 target 22,73.
Hasil dari Survei Status Gizi Indonesia ( SSGBI ) menunjukan bahwa angka stunting berada pada 27,67 persen tahun 2019,” ungkap Husen Ali, saat membaca sambutan bupati.
Walaupun angka stunting menurun namun angka tersebut masih di nilai tinggi , mengingat who menargetkan angka stunting tidak bisa lebih dari 20 persen data bank dunia mengatakan bahwa angkatan kerja yang pada masa bayinya mengalami stunting mencapai 54 persen artinya sebanyak 54 persen angkatan kerja saat ini adalah berpotensi stunting .
Angka stunting penyebab berbagai faktor , kekurangan gizi pada bayi dan masih ada 1,2 juta bayi di indonesia lahir dalam kondisi stunting di kabupaten halmahera tengah yang sudah di audit 6 bayi/balita, bumil resiko tinggi 13 orang , ibu paska salin berisiko tinggi 2 orang,” tambahnya.
Prefalensi stunting kabupaten halmahera tengah 29, % persen. Sehingga upaya pemerintah kabupaten halmahera tengah untuk menurunkan ke angka 14 persen pada tahun 2024 data pendataan keluarga tahun 2021 di kabupaten halmahera tengah , selesai dilakuan verifikasi dan validasi data keluarga yang beresiko tinggi di kabupaten halmahera tengah selesai di lakukan pemutahiran data keluarga beresiko stunting sementara berjalan sampai akhir oktober 2022.
Kerja Tim Percepatan Penurunan Stunting ( TPPS ) kabupaten halmahera tengah dengan surat keputusan bupati halmahera tengah nomor 476/KEP/132/2022 , tanggal 4 maret 2022 serta kegiatan rembuk stunting YANG di lakukan sesuai kebutuhan di lapangan,” tutupnya.
Hadir dari propinsi Malut Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Malut Dra. Renta Rego, Koorditor Satgas Stunting PROV.Malut Fahri Sangadji, Koordinator Bidang KBKR Perwakilan BKkbn Prov.Mu ,pakar Provinsi Himpsi PROV Mu .Bahrain Thaib,S.Psi,MSI, Persagi Prob.Malut juhartini,S,Oz,M.Kes dan Pogi Halteng dr.Umi ,S.pog
Asisten I bidang pemerintahan Husen Ali, Kapolres Halteng yang mewakili Kabag Ren AKP La Imbar, mewakili Dandim 1512/weda pasie Ter Lettu Inf Sofyan, perwakilan opd, perwakilan camat Weda, camat Weda selatan dan perwakilan kades Weda dan Weda selatan dan puskesmas. (ril)
