Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara berdampak pada kehidupan warga yang bermukim di kawasan lokasi titik nol.
Tepatnya di tiga wilayah yang langsung berbatasan atau masuk dalam kawasan KIPP IKN yaitu Sepaku, Pemaluan dan Bumi Harapan.
Sibukdin selaku Kepala Adat Paser Sepaku dan Syahddin selaku Pemangku Adat Paser Pemaluan, mewakili keluhan warga sepaku, membuka dialog pagi ini di Tribun Kaltim 4 Agustus 2022.
Jeritan Hati Adat Paser di KIPP IKN Sepaku Kalimantan Timur.
Menurut penyampaian Syahddin, lahan warga adat Sepaku yang merupakan lahan milik nenek moyang mereka, masuk ke dalam peta pembangunan IKN.
Dia mengaku, dengan adanya perencanaan pemindahan IKN ini, warga adat Paser sangat mendukung. Tetapi ia menginginkan Pemerintah duduk bersama dengan warg Adat untuk mendata lahan – lahan adat dari mereka yang selama ini menjadi tanah turun temurunnya.
“Terkait pemindahan IKN ini kami sangat mendukung, tetapi maksud kami, Pemerintah ajak lah kami bermusyawarah membahas dari bawah akar rumput ini,” ujar Syahddin saat menghadiri podcast TribunKaltim.co
Berlanjut dalam penyampaiannya, sejak adanya pembangunan IKN, warga adat paser ini mengalami perubahan, yakni tidak adanya kebebasan untuk membuka hutan adat peninggalan leluhur mereka.
Syahddin mengungkapkan, bahwa lahan milik leluhur sudah masuk ke dalam Hak Pengusahaan Hutan (HPH), namun pihak Pemerintah tidak pernah meminta izin kepada mereka.
“Yang menjadi duri dalam daging, kami tidak bisa membuka hutan adat peninggalan leluhur kami. Karena lahannya sudah masuk ke dalam HPH mereka,” keluhnya.
Dengan hal ini, warga adat Paser tidak terima jika dipersalahkan terkait lambatnya mengurus legalitas lahan.
“Karena menurut adat Paser, legalitas bisa dibuat jika lahan sudah ingin dijual,” tukas Syahddin.
Sementara itu, Sibukdin berharap Pemerintah bisa duduk bersama warga, sehingga warga dapat menyampaikan keluh kesahnya terkait lahan yang terikat HPH.
“Kami hanya ingin tanah milik leluhur kami dikembalikan, itu saja, karena kami ingin mengembalikan hak-hak leluhur kami,” tegas Sibukdin.
“Kami tidak serakah, kami akan tunjukkan mana yang memang lahan leluhur kami dan mana yang bukan,” lanjut pak Syahdin.
Selain itu, Sibukdin menghimbau jika tidak adanya itikad Pemerintah untuk mengajak musyawarah. Ia tidak dapat memastikan akan terjadinya keributan dalam pembangunan IKN ini.
“Kami tidak ingin mencari keributan, tetapi jika Pemerintah tidak mengakui keberadaan kami, kami tidak dapat memastikan akan terjadi keributan terkait pembangunan IKN ini,” ucapnya.
Hadir dalam dialog tersebut Kepala Adat Binuang, Kepala Adat Bapak Asmin, Kepala Adat Jubaen, Tokoh Budayawan yang masih ada hingga saat ini pemain gambus ronggeng, dan pemuda – pemuda Paser yang akan menjadi cikal bakal tongkat perjuangan leluhurnya nanti, IKN ada untuk masyarakat tapi bukan berarti masyarakat yang ada di pinggirkan, cukup sejarah pembangunan kota yang selalu memarjinalkan warga asli.
Mari belajar untuk lebih bijak dalam membangun wilayah ibukota yng bermartabat ungkap Nurul Kamaliah Umasangaji yang hadir saat dialog tersebut sebagai pendamping warga adat Paser Sepaku. (**)
