WEDA,MPe – Melihat beberapa program yang menjadi misi Pj. Bupati yang akan di laksanakan selama dua tahun ini, menurut saya akan lebih maksimal kalau semua OPD solid dan kosen mengaplikasi secara tekhnis di RKA masing – masing Dinas.
Tetapi sejauh ini saya masih pesimis karena ada semangat status qou yang ada dalam kabinet birokrasi Halteng,” ungkap Nuryadin politisi partai PDI P, saat di lkonfirmasi wartawan.
Lanjutnya, saya tegaskan Kepada Pj. Bupati Halteng agar langkah evaluasi dalam tindak lanjut Rekomendasi KSN adalah kebijakan yang sangat mendesak dalam rangka menetralisir ego status quo dan ego sektoral yang selama ini menjadi bola salju.
“Karena soliditas birokrasi dalam mendukung target capaian Program Pj. Bupati itu hal yang mutlak, bila perlu evalusi menyeluruh semua OPD perlu di lakukan,” tegasnya.
Sebab di beberapa kesempatan pernyataan dan penegasan Pj. Bupati bahwa Birokras harus tegak lurus dan tidak boleh berpolitik dalam birokrasi harus di ikuti dengan kebijakan evaluasi sehingga pernyataan itu tidak ngambang.
Dari Aspek yang lain misalnya, Program Pendidikan, saya mendukng kerja sama insidentil pemda dengan profesor untuk peningkatan pengetahuan siswa di bidang eksakta, tetapi saya mengusulakan agar ke depan ada perencenaan di bidang ini agar ada sekolah unggulan di halteng yg lengkap fasilitas guru semua mata pelajaran maupun fasilitas 1 siswa 1 leptop,” tambahnya.
Bila perlu disetiap kecamatan, dan juga ada penyediaan lembaga nonformal peningkatan kursus bahasa yang dikontrol oleh dinas pendidikan.
Untuk sektor kesehatan fraksi PDIP tandaskan agar terobosan Pj. Bupati untuk mengratiskan biaya kesehatan, PERDA retribusi untuk pendapatan di RSUD Weda harus di cabut, sebab Sektor kesehatan adalah tugas utama pemerintah sehinggar tidak boleh ada orientasi profit,” tegasnya.
Dari aspek peningkatan infrastruktur dasar masyarakat, Fraksi PDI P mendesak agar Pj. Bupati harus konsen untuk membenahi wajah ibu kota weda, karena menurut saya kota weda saat ini masih memberikan kesan yang kumuh.
Karena itu, harus menjadi perhatian khusus, bila perlu untuk percepatan pananganan, kami sarankan agar membentuk satgas yang melibatkan OPD yang memiliki tupoksi untuk penataan kota,” harapnya.
Dan Yang terakhir saya sarankan agar kerja sama pemberian 5 Mega Watt PT. IWIP kepada PLN supaya dapat memberikan nilai plus, nanti secara tekhnis bisa dihitung sehingga menurut saya beban biaya listrik untuk masyarakat Halteng yang ekonomi lemah bila perlu di gratiskan dan bisa masuk dalam program PPM PT. IWIP dan WBN.
“Saya sarankan kepada pimmpinan DPRD agar perintahkan komisi terkait mengundang PT PLN untuk membicarakan hal tersebut, sebab PLN walaupun sifatnya perusahan tapi bagian dari Pemerintah sehingga orientasi pelayanan harus di kedepankan di banding profit,” tutupnya. (ril)
