TERNATE, MPe – Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Unkhair Ternate, Maluku Utara belum lama ini bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tidore Kepulauan (Tikep) melakukan konsultasi publik di Pulau Maitara.
Dimana konsultasi ini, terkait Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), untuk rencana pembangunan tempat wisata di pulau yang memiliki keindahan panorama pantai itu.
Dekan FPIK Unkhair Ternate, Dr. M. Djanib Achmad menjelaskan, konsultasi publik ini merupakan salah satu tahapan dalam pelaksanaan AMDAL dengan tujuan memperoleh saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat di wilayah setempat.
“Meliputi mengenai informasi deskriptif tentang kondisi lingkungan yang berada di dalam dan di sekitar lokasi/tapak rencana usaha kegiatan, nilai-nilai lokal yang berpotensi akan terkena dampak rencana usaha kegiatan dan aspirasi, keinginan dan harapan masyarakat,” jelas Dr. M. Djanib Achmad saat dikonfirmasi wartawan. Di Ternate, Rabu (25/1/2023).
Konsultasi publik AMDAL ini dilakukan berupa FGD (focus group discussion) bersama tokoh masyarakat serta perwakilan dari beberapa desa yang tersebar di Pulau Maitara.
“Kegiatan konsultasi publik tersebut dilakukan dengan metode FGD,” ungkapnya.
Hasil diskusi bersama masyarakat itu, sambung Dr. M. Djanib, lalu dituangkan dalam berita acara konsultasi. Masyarakat setempat juga akan mengirim perwakilan untuk mengikuti pembahasan Amdal soal rencana pembangunan wisata di Pulau Julukan Uang Seribu itu. Selanjutnya.
Dalam kegiatan FGD konsultasi publik Amdal itu, masyarakat setempat merespon dengan positif dan mendukung terkait rencana pembangunan tempat wisata di pulau yang dikelilingi laut biru jernih yang menyejukkan mata itu.
“Masyarakat setempat juga mendukung terkait rencana ini. Dengan harapan kegiatan ini dapat mempercepat aktivitas ekonomi di Kota Tidore Kepulauan umumnya dan pulau Maitara khususnya,” pungkasnya.
Untuk diketahui selain Dekan FPIK Unkhair Ternate Dr. M. Djanib Achmad, Koordinator Tim Penyusun Kegiatan Konsultasi Publik AMDAL, Dr. Najamuddin juga hadir turut serta dalam FGD konsultasi publik bersama perwakilan warga Pulau Maitara itu.
(**)
