Badan Kependudukan dan keluarga Berencana (BKKBN) Maluku Utara (Malut) menggelar workshop dan desiminasi analisis situasi dan policy brief percepatan penurunan stunting dalam rangka untuk menyebarluaskan hasil analisis situasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Kepala Perwakilan BKKBN Malut Renta Rego di Ternate, Sabtu, mengatakan, pertemuan tersebut dimanfaatkan dalam penyusunan Program dan kegiatan serta kebijakan dalam rangka percepatan penurunan stunting di wilayah masing-masing.
Bahkan pihaknya melibatkan perempuan, Bapellitbangda, Poltekes,mahasiswa universitas Khairun Ternate, mahasiswa Poltekes hingga Satgas Stunting baik dari provinsi maupun Kabupaten kota dilibatkan dalam pertemuan maupun dilakukan secara daring dan luring.
Dia menyatakan, Kegiatan tersebut diikuti oleh 40 Peserta yang berasal dari lintas sektor,mulai dari Bappeda, Dinas Kesehatan, PUPR,BPMD,Dinas Pemberdayaan dipusatkan di Pasca Sarjana Universitas Khairun Ternate.
Kegiatan itu didampingi oleh Koordinator Pengendalian Penduduk, Djana Eko Prayitno dan Warek I Unkhair Ternate, yang juga merupakan Ketua PIC Kab/kota DR. Amran Husen, SE,ME.
Kepala BKKBN provinsi Maluku Utara Dra. Renta Rego membuka acara tersebut sekaligus memberikan pengantar terkait upaya-upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Malut sedang melaksanakan audit Kasus Stunting Tahap 2, sehingga kegiatan ini sangat penting untuk dapat merumuskan kebijakan dalam rangka percepatan Penurunan Stunting di provinsi Malut.
Kepala BKKBN Renta Rego juga menyajikan data SSGI Provinsi Maluku Utara 2021 dimana prevelensi balita Stunted di Provinsi Maluku Utara berada pada posisi 27, 5% dan mengajak untuk bersama-sama mengintegrasikan program lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan stunting di Malut.
“BKKBN membutuhkan Dukungan dari berbagai pihak terkait untuk bersama sama berkolaborasi dan bersinergi dalam upaya percepatan menurunkan angka stunting, oleh karena itu perlu kita kawal bersama, demi menciptakan generasi yang cerdas dan gemilang di masa yang akan datang dalam menghadapi puncak bonus demografi 2030 mendatang,” ujarnya.
Sementara itu, tampil sebagai pemateri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara dr. Idhar Sidi Umar M.Kes yang memaparkan terkait kondisi Stunting di Malut.
Dia menyebut, Provinsi Malut saat ini berada pada lima provinsi dengan jumlah 32,039 % kasus tertinggi Stunting sehingga perlu kerja keras semua lintar sektor untuk secara bersama-sama menurunkan angka stunting di Malut.
Penyelenggaraan percepatan Penurunan Stunting yang harus dilakukan Daerah menurut Perpress 72 Tahun 2021 adalah penguatan perencanaan dan anggaran, peningkatan kualitas pelaksanaan, peningkatan kualitas pemantauan evaluasi dan pelaporan dan peningkatan Sumber Daya Manusia. Jika ke empat point tersebut dilakukan dengan baik optimistis penurunan stunting pada tahun 2024 diharapkan dapat turun menjadi 14 persen. (**)
