Dr. Rachma Fitriati, M.Si., M.Si (Han)
Pengajar Fakultas Ilmu Administasi Universitas Indonesia
Ketua Tim Ekspedisi Patriot UI-Kementerian Transmigrasi di Pulau Morotai dan Inisiator Pembangunan Gudang BULOG setempat
=========≈=======================
Pencapaian Indonesia menghentikan impor beras, dengan stok nasional yang melimpah ruah, bukan sekadar lompatan statistik.
Ia merupakan sebentuk pernyataan politik yang lahir dari sebuah transformasi filosofis yang dalam: pergeseran dari paradigma food security yang berpusat pada ketersediaan, menuju food sovereignty yang berpijak pada kemandirian, keberpihakan, dan martabat.
Di jantung perubahan paradigma ini, reposisi Perum Bulog dari “gudang” negara yang pasif menjadi Orkestrator Pangan Nasional yang aktif menemukan momentumnya.
Ini adalah evolusi dari pengelola stok (buffer stock) menjadi arsitek ekosistem dan konduktor simfoni pangan nasional, yang kelak mengarah pada cita-cita Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia.
Di jantung visi besar Indonesia sebagai “kekuatan baru pangan dunia” terletak transformasi yang lebih dalam dari sekadar angka dan kebijakan.
Ia adalah sebuah pergeseran filosofis mendasar tentang arti kedaulatan. Sejalan dengan Asta Cita Presiden RI yang menempatkan kemandirian pangan sebagai pilar utama, kita menyaksikan evolusi konsep: dari food security yang berfokus pada ketersediaan, menuju food sovereignty yang berpijak pada kemandirian, keberpihakan, dan martabat. Di pusat perubahan paradigma ini, reposisi Perum Bulog dari “gudang” negara menjadi Orkestrator Pangan Nasional menemukan momentum sekaligus maknanya yang paling hakiki. Ini adalah lompatan dari pengelola pasif (buffer stock) menjadi arsitek aktif yang merancang ekosistem pangan yang adil dan tangguh.
Revolusi yang Berawal dari Bawah: Petani sebagai Subjek Kedaulatan
Revolusi ini berangkat dari pencerahan sederhana namun radikal: kedaulatan sejati dibangun dari bawah, bukan dititahkan dari atas.
Filsafat lama kerap melihat usaha kecil—seperti 95,06% penggilingan padi rakyat—sebagai “bottleneck” efisiensi yang harus digantikan. Namun, data justru mengungkap paradoks yang mencerahkan: mitra-mitra kecil inilah yang paling loyal, dengan tingkat pemenuhan pesanan mencapai rata-rata 64,04%.
Menteri Pertanian dengan tepat menyebut mereka “jantung ketahanan pangan.”Alih-alih menggusur, strategi baru Bulog adalah memperkuat dan memberdayakan. Ini adalah perwujudan prinsip keadilan distributif yang substantif: negara tidak hanya membeli hasil, tetapi membangun akses, membagi kendali atas teknologi, dan menjamin kepastian pasar. Kebijakan “jemput bola” dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang layak, misalnya, menyerap 621 ribu kilogram gabah di Maluku hanya dalam hitungan minggu, adalah bentuk nyata “kehadiran negara” yang pro-rakyat. Di sini, petani bukan lagi objek pasar, melainkan subjek utama kedaulatan.
Stok Beras Tertinggi sejak Indonesia Merdeka
Filsafat yang berpihak melahirkan kinerja yang membanggakan. Tahun 2025 menjadi saksi sejarah: pengadaan beras Bulog mencapai 3,19 juta ton (tertinggi sejak 1968), penyerapan gabah petani melonjak ke 4,54 juta ton, dan yang monumental, stok beras di gudang Bulog menembus 4,2 juta ton—angka tertinggi sejak Indonesia merdeka. Capaian ini dibangun tanpa satu butir impor, sebuah fondasi material yang belum pernah sekuat ini.
Namun, filsafat tata kelola yang matang mengajarkan bahwa lumbung yang penuh adalah ujian pertama, bukan akhir perjalanan. Sebagaimana diperingatkan banyak pemikir, kekayaan yang terpusat bisa menjadi bumerang jika dikelola dengan prinsip yang keliru. Kedaulatan sejati, karena itu, bukan terletak pada besarnya timbunan, tetapi pada kecerdasan dan keberanian mendistribusikan.
“Beras Satu Harga” sebagai Janji Keadilan Spasial
Di sinilah visi “Beras Satu Harga” menemukan dimensi filosofisnya yang mendalam. Ia bukan sekadar kebijakan harga teknis, melainkan sebuah janji kesetaraan akses dan keadilan spasial.
Ia bertujuan memutus isolasi ekonomi yang selama ini membuat harga pangan di daerah 3T tak terjangkau. Stok raksasa yang terkumpul adalah alat; tujuannya adalah stabilitas dan keterjangkauan hingga ke pelosok. Bulog menjalankan peran orkestrator dengan memangkas rantai distribusi yang panjang dan berisiko, menyalurkan langsung ke 4.337 titik Gerakan Pangan Murah di seluruh Indonesia.
Intervensi logistik yang presisi, seperti dropping bantuan udara ke daerah rawan bencana untuk memutus spiral inflasi, menunjukkan bagaimana negara hadir bukan sebagai regulator jauh, melainkan sebagai pelindung aktif yang memastikan pangan sampai ke yang paling membutuhkan.
Laboratorium Masa Depan di Daerah 3T
Purwarupa konkret dari transformasi filosofis ini justru bersemi dari Sabang sampai Merauke, termasuk daerah 3T seperti Pulau Morotai.
Diinisiasi oleh kolaborasi Tim Ekspedisi Patriot UI dan Kementerian Transmigrasi, di sini dibangun 100 Markas Pangan Terintegrasi. Inisiatif ini sejalan dengan komitmen Menteri Transmigrasi, untuk menjadikan kawasan transmigrasi sebagai kawasan ketahanan pangan nasional.
Gudang ini bukan lagi bangunan pasif, melainkan pusat teknologi. Kolaborasi segitiga di Morotai adalah purwarupa dari ekosistem pangan yang adil dan mandiri.
Dalam kerangka visi yang lebih besar, menteri menegaskan bahwa transmigrasi kini adalah strategi besar untuk distribusi pembangunan dan penguatan SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045, di mana para transmigran dipandang sebagai patriot bangsa bagi ketahanan pangan, bukan lagi kelompok yang terpinggirkan.
Dengan teknologi rice milling dan dryer sistem bayar-pakai, ia adalah simpul pemberdayaan. Kolaborasi segitiga antara Bulog (penjamin pasar), investor swasta (penyedia teknologi), dan koperasi petani (operator inti) di Morotai adalah cetak biru ekosistem pangan yang mandiri dan berkeadilan. Model inilah yang akan direplikasi, membuktikan bahwa membangun dari daerah terdepan bukanlah utopia, melainkan strategi cerdas menanamkan kedaulatan di akar rumput.
Mengukuhkan Kedaulatan: Transformasi Kelembagaan dan Tantangan Keberlanjutan
Untuk mengonsolidasikan capaian ini menjadi kedaulatan yang permanen dan dinamis, diperlukan transformasi kelembagaan yang visioner.
Wacana strategis mengukuhkan Bulog sebagai badan otonom (sui generis) dan memperluas mandatnya mengelola sembako pokok harus dipahami sebagai bagian dari rekonstruksi ini.
Ini adalah upaya pemaknaan ulang peran negara—dari yang sekadar ikut bermain di pasar, menjadi penjaga keseimbangan sistem, penjamin stabilitas pasokan-harga dari hulu ke hilir.
Langkah ini, yang mencerminkan tekad politik menempatkan kedaulatan pangan sebagai prioritas tertinggi, tentu harus disertai dengan mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang superketat untuk menghindari jebakan monopoli dan memastikan fungsi penjaga keseimbangan berjalan ideal.
Keberlanjutan adalah ujian sesungguhnya bagi filosofi kedaulatan pangan ini. Konsistensi akan diuji melalui komitmen operasional, seperti target penyerapan 4 juta ton pada 2026 dan penegakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang layak bagi petani.
Namun, untuk berdiri sejajar sebagai kekuatan pangan dunia, panggung masa depan menuntut lompatan yang lebih visioner.
Swasembada beras 2025 harus dipahami bukan sebagai garis finis, melainkan sebagai pelabuhan awal.
Dari sini, perjalanan berlanjut menuju diversifikasi pangan yang sesungguhnya, dengan memberdayakan kekayaan lokal Nusantara seperti sagu, jagung, dan singkong.
Transformasi ini harus didorong oleh revolusi digital—mulai dari pembayaran non-tunai langsung ke petani, smart irrigation, hingga dashboard kedaulatan pangan real-time—yang akan menjadi partitur baru untuk mengorkestrasi sistem pangan nasional yang lebih gesit, transparan, dan inklusif.
Penutup: Menyusun Simfoni Peradaban Pangan Baru
Dengan demikian, swasembada 2025 hanyalah sebuah milestone dalam perjalanan panjang.
Visi ke depan harus lebih futuristik dan inklusif. Agenda digitalisasi, seperti pembayaran non-tunai kepada petani, bukan soal gimmick teknologi, melainkan prasyarat untuk transparansi dan akuntabilitas yang membangun kepercayaan. Kemandirian beras harus menjadi batu loncatan menuju diversifikasi pangan yang memberdayakan kekayaan lokal nusantara.
Pada akhirnya, ketika ratusan simpul pemberdayaan seperti di Morotai berdiri dari Sabang sampai Merauke, dan ketika kecerdasan kolektif bangsa mengelola kemakmuran agraria untuk kesejahteraan bersama, kita sedang menciptakan lebih dari sistem logistik. Kita sedang menyusun sebuah simfoni peradaban pangan baru.
Simfoni di mana harmoni antara kedaulatan negara dan kemandirian rakyat melahirkan ketahanan yang tangguh dan berkeadilan.
Di situlah, visi Indonesia sebagai kekuatan pangan dunia menemukan makna terdalamnya: bukan sebagai pengekspor yang mendikte pasar global, tetapi sebagai bangsa berdaulat yang telah berhasil menjadikan pangan—dari sawah di pelosok hingga ke meja makan setiap keluarga—sebagai fondasi martabat, keberlanjutan, dan kebanggaan nasional. Transformasi Bulog dari gudang menjadi orkestrator adalah konduktor yang memimpin kita menuju simfoni agung itu. (**)