TERNATE- Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda bersmaa Perwakilan Kementerian Keuangan Malut membahas kinerja ekonomi daerah dan arah kebijakan APBN tahun 2026.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, Sakop di Ternate, Rabu, mengatakan, secara umum kondisi APBD Provinsi Maluku Utara dapat dikatakan sehat. Namun demikian, ia mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap proporsi belanja, khususnya belanja pegawai yang hingga Desember 2025 telah mencapai 37,13 persen.
Menurutnya, pengelolaan belanja yang seimbang dan berorientasi pada produktivitas menjadi kunci untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Maluku Utara.
Selanjutnya, Sakop memaparkan evaluasi kinerja APBN Provinsi Maluku Utara Tahun 2025. Ia menyebutkan bahwa pendapatan negara mencatatkan pertumbuhan yang sangat signifikan, yakni sebesar 47,31 persen (year on year), yang didorong oleh peningkatan penerimaan dari komoditas unggulan daerah, khususnya nikel dan kopra.
Capaian ini menjadikan Maluku Utara sebagai satu-satunya provinsi yang berhasil mencatatkan pertumbuhan penerimaan negara di kawasan regional PAPAMAMA.
Dari sisi pengeluaran, realisasi belanja APBN di Maluku Utara tercatat sebesar Rp17.048,52 miliar atau mengalami kontraksi sebesar 9,70 persen (year on year). Penurunan ini, menurut Sakop, merupakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan secara terukur oleh pemerintah.
Audiensi juga membahas rancangan kebijakan APBN Tahun Anggaran 2026 untuk Provinsi Maluku Utara. Kepala Kanwil DJPb menyampaikan bahwa alokasi APBN dan Transfer ke Daerah (TKD) untuk Maluku Utara ditetapkan sebesar Rp14,5 triliun. Meskipun mengalami penurunan secara agregat sebesar 20,35 persen dibandingkan tahun sebelumnya, pemerintah tetap berkomitmen untuk mengedepankan efektivitas dan ketepatan sasaran dalam setiap rupiah yang dibelanjakan.
Penurunan alokasi tersebut merupakan implikasi dari kebijakan nasional, khususnya langkah efisiensi belanja serta realokasi anggaran untuk mendukung program prioritas nasional. Dari sisi belanja Kementerian/Lembaga, alokasi pagu berada di kisaran Rp5,2 triliun yang tersebar pada fungsi pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, perumahan, ketertiban, keamanan, dan pertahanan, serta fungsi pembangunan lainnya.
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsuddin Abdul Kadie dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara, Ahmad Purbaya.
Sementara jajaran Kementerian Keuangan dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara, Sakop, bersama seluruh pimpinan unit vertikal Kementerian Keuangan yang ada di Maluku Utara. Turut hadir Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Maluku yang datang langsung dari Ambon.
Di samping itu, Sakop juga memaparkan kondisi ekonomi Maluku Utara berdasarkan hasil regional economic surveillance.
Ia menyoroti pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang dinilai sangat fenomenal, yakni hampir delapan kali lipat dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan tersebut didominasi oleh sektor industri pengolahan, pertambangan, dan penggalian yang tumbuh sangat pesat.
Namun demikian, Sakop mengingatkan adanya tantangan struktural, khususnya pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang merupakan penopang ekonomi kerakyatan, namun cenderung mengalami stagnasi. Komoditas pertambangan menjadi faktor utama yang mendongkrak kinerja neraca perdagangan Maluku Utara dengan surplus sebesar US$ 6.499,33 juta, ditopang ekspor ferro nikel yang mencapai US$ 8,02 miliar.
Di tengah pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, laju inflasi Maluku Utara tetap terjaga pada angka 1,63 persen (year on year), lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 2,92 persen. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menunjukkan perbaikan dan semakin mendekati angka IPM nasional.
Terkait pemerataan pendapatan, Sakop menyampaikan bahwa meskipun Rasio Gini Maluku Utara mengalami kenaikan menjadi 0,299, angka tersebut masih berada di bawah Rasio Gini nasional sebesar 0,375.
Namun, pada indikator kesejahteraan ekonomi kerakyatan, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) masih berada di bawah target minimal nasional sebesar 105.
Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi yang fenomenal belum secara otomatis menjamin penurunan tingkat kemiskinan di Maluku Utara. Oleh karena itu, isu pemerataan masih perlu menjadi perhatian serius dan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah,” tegas Sakop. (**)
