WEDA, MPe – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menutup tahun anggaran 2025 dengan capaian kinerja fiskal yang dinilai solid dan relatif terjaga.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda, realisasi pendapatan daerah tercatat melampaui target yang ditetapkan, sekaligus menempatkan Maluku Utara dalam lima besar nasional provinsi dengan realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbaik tahun 2025.
Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsolidasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara periode 1 Januari hingga 31 Desember 2025, pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp3,56 triliun atau 101,53 persen dari target sebesar Rp3,50 triliun. Capaian ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas penerimaan di tengah dinamika ekonomi nasional dan tantangan fiskal sepanjang tahun.
Dengan realisasi tersebut, Maluku Utara menempati peringkat kelima nasional dalam capaian pendapatan daerah. Data Laporan 415 Pemerintah Kabupaten/Kota untuk LRA per 23 Desember 2025 yang diolah oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri mencatat Provinsi Bali sebagai daerah dengan realisasi pendapatan tertinggi sebesar 109,78 persen, disusul Kalimantan Selatan sebesar 102,66 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 99,54 persen, dan Gorontalo 99,27 persen.
Maluku Utara berada tepat di bawah Gorontalo dan berhasil mengungguli sejumlah provinsi besar, termasuk Jawa Timur yang mencatat realisasi 97,17 persen. Posisi selanjutnya ditempati Papua Selatan 97,04 persen, Kalimantan Barat 95,30 persen, Papua Barat Daya 94,78 persen, serta Sumatera Barat 93,32 persen.
Capaian ini mencerminkan pengelolaan pendapatan daerah yang relatif efektif sepanjang 2025. Namun demikian, tantangan masih terlihat pada sisi belanja daerah, terutama terkait percepatan realisasi pada sejumlah pos pengeluaran strategis.
Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Provinsi Maluku Utara mencatat realisasi sebesar Rp1,17 triliun atau 102,38 persen dari target Rp1,14 triliun. Pajak daerah menjadi penopang utama PAD dengan realisasi mencapai Rp1,01 triliun atau 105,71 persen dari target yang ditetapkan.
Meski demikian, tidak seluruh komponen PAD mencapai target optimal. Realisasi retribusi daerah tercatat baru mencapai 68,70 persen, sementara hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya terealisasi 48,84 persen. Adapun komponen lain-lain PAD yang sah tercatat mencapai 88,22 persen dari target.
Selain PAD, pendapatan daerah Maluku Utara juga ditopang oleh transfer dari pemerintah pusat. Sepanjang tahun 2025, pendapatan transfer tercatat sebesar Rp2,36 triliun atau 101,13 persen dari target.
Pada komponen dana perimbangan, Dana Bagi Hasil (DBH) mencatat realisasi tertinggi dengan capaian 107 persen. Sementara itu, Dana Alokasi Umum (DAU) terealisasi 98,44 persen, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara agregat mencapai 95,67 persen.
Di sisi lain, realisasi belanja APBD Pemerintah Provinsi Maluku Utara hingga akhir 2025 tercatat sebesar Rp3,07 triliun atau 88,25 persen dari pagu anggaran sebesar Rp3,48 triliun. Belanja operasi masih mendominasi struktur belanja dengan realisasi mencapai 91,16 persen, terutama pada belanja pegawai serta belanja barang dan jasa.
Namun, realisasi belanja modal masih tergolong rendah, yakni baru mencapai 70,43 persen. Rendahnya serapan belanja modal terutama terjadi pada belanja modal tanah yang hanya terealisasi 23,05 persen, serta belanja jalan, jaringan, dan irigasi yang tercatat sebesar 68,40 persen. Kondisi ini mengindikasikan masih adanya kendala dalam pelaksanaan proyek infrastruktur dan pengadaan aset daerah.
Dengan pendapatan yang melampaui target dan belanja yang belum terserap secara optimal, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mencatat selisih lebih anggaran (surplus) sebesar Rp487,30 miliar pada akhir tahun 2025.
Dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan tercatat sebesar Rp37,86 miliar, sementara pengeluaran pembiayaan mencapai Rp40,46 miliar. Setelah seluruh komponen diperhitungkan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2025 tercatat sebesar Rp484,70 miliar.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar mempercepat realisasi belanja, khususnya belanja produktif yang berdampak langsung terhadap masyarakat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Besarnya Silpa 2025 menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada tahun anggaran 2026. Pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, terutama dalam percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas layanan publik, agar manfaat fiskal dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat. (*)