Oleh: Kara Carolluna, Vedy Sahetapy, Manik Marganamahendra
Tim Tenaga Ahli – INDEF
========================
Dalam beberapa tahun terakhir, hilirisasi sudah menjadi kata kunci dalam arah pembangunan industri Indonesia.
Pemerintah jelas ingin memastikan bahwa sumber daya alam tidak lagi berhenti sebagai bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah, membuka lapangan kerja, dan memperkuat struktur industri nasional. Arah ini patut diapresiasi karena memberi pondasi penting bagi daya saing jangka panjang Indonesia.
Seiring berjalannya waktu, tantangan hilirisasi pun ikut berubah. Jika sebelumnya perhatian banyak tertuju pada perizinan dan regulasi dasar, kini persoalannya lebih bergeser ke satu hal yang sangat praktis: apakah proyeknya benar-benar layak secara ekonomi.
Di sektor-sektor seperti aluminium, metanol berbasis karbon rendah, dan Sustainable Aviation Fuel (SAF), tantangan utama bukan lagi niat investasi, melainkan struktur biaya dan risiko yang masih tinggi.
Pemerintah sebenarnya sudah menyediakan berbagai insentif fiskal, mulai dari tax holiday, tax allowance, fasilitas kepabeanan, hingga Kawasan Ekonomi Khusus.
Instrumen ini penting dan menjadi sinyal kuat bahwa hilirisasi adalah prioritas nasional. Namun, untuk industri tertentu, insentif yang bersifat umum sering kali belum cukup untuk menutup selisih biaya produksi dibandingkan produk impor.
Di sinilah pentingnya pembenahan desain insentif agar lebih tepat sasaran. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa keberhasilan hilirisasi tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya insentif, tetapi oleh kesesuaiannya dengan karakter sektor terkait.
Industri aluminium, misalnya, sangat sensitif terhadap harga listrik dan kepastian pasokan energi jangka panjang. Tanpa tarif energi yang kompetitif dan stabil, insentif pajak saja sulit membuat proyek benar-benar bankable. Hal yang sama berlaku pada metanol berbasis CO₂ dan SAF.
Kedua sektor ini membawa manfaat besar bagi agenda transisi energi, tetapi masih menghadapi gap harga yang cukup lebar dibandingkan produk konvensional. Karena itu, pendekatan insentif yang lebih efektif bukan sekadar pemotongan pajak, melainkan dukungan yang langsung menyasar faktor penentu keekonomian, seperti kepastian offtake, dukungan harga berbasis kinerja, serta pemanfaatan nilai manfaat karbon yang dihasilkan.
Dalam konteks ini, ada beberapa langkah kebijakan yang layak dipertimbangkan:
Pertama, insentif energi yang lebih terarah untuk industri padat energi, misalnya melalui skema tarif listrik jangka panjang atau prioritas pasokan energi bagi proyek hilirisasi strategis. Kepastian ini sangat menentukan kepercayaan investor dan lembaga pembiayaan.
Kedua, penguatan insentif non-fiskal berupa kepastian pasar. Untuk SAF dan metanol rendah karbon, mekanisme jaminan pembelian, feed-in premium, atau kontrak jangka menengah dapat menjadi penyangga awal agar proyek bisa melewati fase awal yang berisiko tinggi. Pendekatan ini terbukti lebih efektif dibandingkan menunggu pasar terbentuk secara alami.
Ketiga, insentif berbasis kinerja dan manfaat perlu mulai diutamakan. Dukungan yang dikaitkan dengan penurunan emisi, efisiensi energi, atau kontribusi terhadap ketahanan energi nasional akan membuat insentif lebih terukur dan tetap sejalan dengan keberlanjutan fiskal.
Semua langkah tersebut pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk menambah beban fiskal, melainkan untuk mengalihkan insentif ke titik yang paling berdampak.
Insentif yang tepat sasaran justru membantu proyek cepat mencapai skala ekonomi, sehingga ketergantungan pada dukungan pemerintah dapat berkurang secara bertahap.
Hilirisasi adalah proses panjang yang membutuhkan penyesuaian kebijakan dari waktu ke waktu. Pondasi regulasi yang sudah dibangun pemerintah memberikan modal awal yang kuat.
Dengan penyempurnaan desain insentif, Indonesia memiliki peluang besar untuk mempercepat hilirisasi, sekaligus membangun industri yang berdaya saing, lebih hijau, dan berkelanjutan. (**)