TERNATE- Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut), bersinergi bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Malut mendukung pengembabgan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Malut.
“Untuk itu, sinergi bersama anggota DPRD Malut menjadi sangat penting dalam mendorong percepatan pendirian koperasi desa merah putih, yang memiliki manfaat dalam mendukung ekonomi masyarakat,” kata Kepala Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir di Ternate baru-baru ini.
Argap Situngkir saat audiensi dengan anggota DPRD Provinsi Malut di Selasa (3/6/2025) mengatakan, sebagai bagian dari tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan KD/KMP, Menteri Hukum telah mengeluarkan Permenkum Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi.
Kaitan dengan itu, Kanwil Kemenkum Malut telah bertemu, berkoordinasi dan bersinergi dengan Gubernur Malut, dan para Bupati dan Walikota se Malut dalam rangka mendorong percepatan pendirian KDMP dan KKMP.
“Kanwil Kemenkum Malut juga telah bertemu dengan Ikatan Notaris Indonesia Malut untuk memberikan kemudahan pelayanan pembentukan koperasi merah putih di Malut,” ujar Argap Situngkir.
Peran pimpinan daerah, para kepala desa dan lurah sangat penting dalam mempercepat pendirian koperasi desa/kelurahan merah putih. Sebab, data pendirian koperasi KD/KMP di Malut relatif kecil di banding daerah lain.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Malut, Nazlatan Ukhra Kasuba menyampaikan komitmennya dalam pengawasan guna mendorong percepatan pendirian KD/KMP. Mengingat komisi I membidangi bagian hukum kaitan dengan program-program strategis yang berdampak bagi masyarakat.
Untuk itu, peran pemda dan seluruh pihak sangat diperlukan sehingga pendirian koperasi merah putih di Malut dapat dipercepat guna mendukung perekonomian masyarakat di desa-desa dan kelurahan-kelurahan di Provinsi Malut. (**)
