Halut – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Halmahera Utara (Halut) mempersoalkan keberadaan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 60 Tahun 2019 terkait tapal batas Halut dan Halmahera Barat (Halbar).
Regulasi tersebut dinilai memicu kesenjangan sosial yang berujung pada penahanan enam warga Galela oleh Polres Halbar.
Ketua BM PAN Halut yang juga Ketua Fraksi PAN DPRD Halut, Jumar Mafoloi, S.H, menegaskan pihaknya meminta Kapolres Halbar segera membebaskan enam warga Galela tersebut. Menurutnya, penahanan itu timbul akibat persoalan tapal batas yang seharusnya bersifat perdata, namun kini merembet menjadi pidana.
“Mereka hanya mempertahankan hak wilayah secara historis dan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003. Oleh karena itu, mereka harus dibebaskan,” tegas Jumar, Selasa (26/8/2025).
Lebih lanjut, Jumar menilai Permendagri Nomor 60 Tahun 2019 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Halut. Jika mengacu pada undang-undang tersebut, kata dia, tapal batas Halut–Halbar sudah jelas.
“Status produk hukum jelas, undang-undang lebih tinggi dari Permendagri. Karena itu, kami menilai Permendagri 60 hanya memicu konflik tapal batas yang akhirnya bermuara pada persoalan sosial hingga hukum,” ujar Jumar.
Ia menambahkan, dalam UU Nomor 1 Tahun 2003 juga ditegaskan bahwa wilayah Desa Roko Kecamatan Galela Barat dan Loloda Timur memiliki batas yang jelas. Namun, keberadaan Permendagri Nomor 60 Tahun 2019 justru diduga menggeser tapal batas sekitar sembilan kilometer dari titik koordinat yang sudah ditetapkan.
“Kita butuh penyelesaian yang adil, bukan aturan yang menguntungkan sepihak. Permendagri 60 sebaiknya direvisi kembali oleh pemerintah pusat, khususnya Mendagri,” tandasnya. (**)