TIDORE – Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Sekretariat Daerah menggelar sosialisasi bertajuk “ASN Bebas Radikalisme dan Intoleransi, Pemerintah Kuat, Rakyat Sejahtera – Waspada dan Kenali Bahaya Hizbutahrir Indonesia” di Aula Nuku, Kantor Gubernur Maluku Utara, Rabu (20/8).
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut amanat UU No. 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian, UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta Keppres No. 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme.
Acara dibuka dengan sambutan Kepala Badan Kesbangpol Malut, Kasatgaswil Malut Densus 88 AT Polri, dan Gubernur Maluku Utara. Para pejabat menekankan pentingnya aparatur sipil negara (ASN) menjadi garda terdepan dalam menjaga netralitas, integritas, serta menolak segala bentuk paham yang mengancam keutuhan NKRI.
Dalam sesi pemaparan materi, Prof. Dr. Rida Hesti Ratnasari, M.Si, CRGP menyampaikan pentingnya mewaspadai infiltrasi ideologi transnasional seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sementara itu, AKBP Joko Dwi Harsono, S.I.K, M.Hum selaku Kasubdit Kontra Radikal Direktorat Pencegahan Densus 88 AT Polri memaparkan strategi pencegahan penyebaran paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme yang berpotensi menyasar lingkungan ASN.
Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi terbuka yang dipandu Kasatgaswil Malut Densus 88. Forum ini menjadi ruang interaktif bagi peserta dari berbagai OPD di Maluku Utara untuk mendalami langkah pencegahan dan deteksi dini radikalisme.
Sekretaris Daerah Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, menegaskan bahwa kegiatan ini diharapkan memperkuat komitmen ASN di Malut agar senantiasa menjaga netralitas birokrasi dan mendukung pemerintahan yang bersih dari pengaruh radikalisme dan intoleransi.
“ASN harus menjadi teladan, tidak hanya dalam pelayanan publik, tetapi juga dalam menjaga keutuhan NKRI dari segala ancaman ideologi yang bertentangan dengan Pancasila,” ujarnya.
Dengan berakhirnya kegiatan ini, Pemprov Maluku Utara berharap terbentuk kesadaran kolektif seluruh ASN dalam menghadapi ancaman radikalisme, demi terciptanya pemerintahan yang kuat dan masyarakat yang sejahtera. (**)
