WEDA – Aktivitas pertambangan ilegal atau ilegal mining serta dugaan pasokan bahan bakar minyak (BBM) solar gelap diduga terjadi di Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara.
Kegiatan tersebut disebut merusak lingkungan dan tidak sesuai dengan tata kelola pertambangan yang sah.
Dari pantauan di Pulau Gebe tepatnya Desa Kacepi, Halmahera Tengah, beberapa alat berat dan mobil dum truck milik perusahaan melakukan kegiatan pengambilan nikel.
Salah seorang securiti yang melakukan penjagaan disekitar kawasan penambangan di wilayah itu menyampaikan perusahaan yang beroperasi sedang ditambang oleh PT MRI.
Beberapa pekan lalu, perusahaan tersebut menurunkan alat berat excavator sekitar 32 unit, dum truk 12 unit dan bomak 1 unit mengunakan kapal tongkang.
Saat kapal tongkang tersebut akan melakukan aktivitas bongkar muat di pelabuhan (jeti) illegal, puluhan warga melakukan perlawanan dengan cara memboikot.
Sebab, warga yang sebagian pemilik lahan mengatakan jika areal yang akan dikeruk nikelnya belum ada satupun perusahaan yang terdaftar didalam aplikasi minerba one map Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM.
Aksi pemboikotan kapal tongkang tersebut tidak berlangsung lama hanya beberapa hari.
“Saya melakukan pengamanan bukan di jetty illegal itu, namun kegiatan pemuatan nikel sudah sering, Juni 2025 juga ada,” kata securiti,
Beberapa kontraktor yang beroperasi di Pulau Gebe di antaranya adalah PT MT, PT SM, PT ANP, PT ASP, PT BPM, PT MJM, dan PT EM.
Informasi lain yang dihimpun menyebutkan, praktik pertambangan dilakukan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun izin lainnya yang sah, sehingga berpotensi melanggar berbagai peraturan di bidang pertambangan, lingkungan hidup, dan kehutanan.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Bambang Suharyono saat dikonfirmasi Selasa (22/7/2025) menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut.
“Saya cek dulu ya laporannya ke Kirimsus “singkatnya
Kepala Syahbandar Gebe, Fahri, mengatakan setiap aktivitas kapal yang melakukan pembongkaran alat-alat di jeti perusahaan selalu berada dalam pengawasan pihaknya.
”Semua aktivitas kapal yang melakukan pembongkaran alat-alat di jeti perusahaan selalu ada pengawasan dari kami. Kami menjalankan sesuai standar operasional prosedur (SOP) kesyahbandaran,” ujar Fahri.**
