SOFIFI- Ratusan massa yang tergabung dalam Presidium Rakyat Tidore menggelar aksi demonstrasi menolak pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Sofifi di halaman Kantor Gubernur Maluku Utara (Malut), Rabu (23/7/2025), mewarnai bentrok antar pro dan kontra DOB Sofifi
Aksi damai tersebut berubah menjadi ricuh setelah terjadi bentrokan antara massa demonstran menolak DOB dengan kelompok warga Sofifi yang perjuangkan Sofifi sebagai DOB dan berpisah dari Kota Tidore Kepulauan.
Seperti dilansir ANTARA, massa memulai konvoi dari Kelurahan Sofifi menuju Desa Balbar. Ketegangan sempat meningkat saat massa mengepung rumah Kepala Desa Balbar, Amir Abdullah, yang diduga menghina Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, serta Sultan Tidore, Husain Syah.
Akan tetapi, Amir Abdullah tidak berada di tempat karena saat massa mencoba mencari Kepala Desa Balbar tersebut.
Setelah itu, massa melanjutkan perjalanan ke Bundaran Kilometer 40 dan tiba di depan Kantor Gubernur Maluku Utara. Sepanjang rute, suasana mencekam dengan teriakan dan suara benda dipukul ke tiang listrik sebagai bentuk protes.
Ketegangan memuncak ketika sekelompok warga dari Sofifi tiba-tiba menyerang para demonstran. Aksi saling lempar batu tak terelakkan, menyebabkan bentrokan pecah di depan kantor gubernur. Aparat keamanan yang berjaga terpaksa menembakkan gas air mata guna membubarkan kedua kelompok.
Akibat insiden tersebut, aktivitas di Kantor Gubernur Maluku Utara lumpuh total. Para pegawai terjebak di dalam gedung karena situasi di luar tidak kondusif.
Koordinator Presidium Rakyat Tidore, Jainudin Saleh, menyebut pernyataan Kepala Desa Balbar yang terekam dalam sebuah video sebagai pemicu utama kemarahan massa.
“Orasinya kemarin di depan kantor DPRD itu sudah viral. Dia minta Kapolda periksa Sultan Tidore dan Wali Kota Tidore. Apa dasarnya, Itu yang buat masyarakat tersinggung dan marah,” ujar Jainudin.
Ratusan massa yang tergabung dalam Presidium Rakyat Tidore menggelar aksi demonstrasi menolak pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Sofifi di halaman Kantor Gubernur Malut, Rabu (23/7/2025). ANTARA/Abdul Fatah
Ia mendesak pihak kepolisian segera mengambil tindakan untuk mengamankan Amir Abdullah guna mencegah konflik yang lebih luas.
Seperti diketahui, aksi ini merupakan bentuk penolakan keras terhadap rencana pemekaran Sofifi yang dinilai tidak melalui prosedur yang sah dan berpotensi memecah belah masyarakat.
Koordinator aksi, Joenudin Saleh, dalam orasinya menegaskan bahwa masyarakat Tidore menolak rencana DOB Sofifi karena dinilai sarat kepentingan tertentu dan dapat menimbulkan konflik sosial.
“Kami menolak DOB Sofifi karena ini bukan keinginan murni rakyat, melainkan upaya memecah belah. Kami ingin negara memberi perhatian serius kepada Tidore yang telah banyak memberikan kontribusi terhadap NKRI,” ujar Joenudin.
Seperti diketahui, bentrok pun tidak terhindarkan antar-kedua massa. Suasana menjadi kacau dan aparat keamanan dari unsur TNI, Polri, serta Satpol PP langsung bergerak cepat membentuk barikade guna mencegah kerusuhan meluas.
Hingga pukul 15.40 WIT, kericuhan masih berlangsung. Kelompok Presidium Rakyat Tidore tetap bertahan di dalam halaman kantor gubernur.
Sementara massa pro-DOB juga belum mau membubarkan diri. Satu orang massa dilaporkan terkena lemparan batu dan mengalami luka ringan.
Sementara itu, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden tersebut maupun sikap final pemerintah provinsi terhadap wacana DOB Sofifi.
Sedangkan, Pemprov Malut yang diwakili oleh Asisten I Setda Provinsi Maluku Utara, Kadri Laetje, bersama Karo Adpim Rahwan Suamba, telah menerima perwakilan massa aksi guna menampung aspirasi dan mendinginkan suasana.
“Kami akan terus menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah demi menjaga keamanan dan kenyamanan bersama,” ujar Kadri usai pertemuan tertutup dengan perwakilan massa.
Meski aparat masih berjaga dan kondisi mulai berangsur kondusif menjelang sore hari, namun potensi ketegangan susulan masih tinggi.
Masyarakat dan tokoh-tokoh adat serta pemerintah daerah diharapkan segera duduk bersama untuk menyelesaikan polemik pemekaran Sofifi secara damai dan konstitusional.
Isu pemekaran Sofifi kini bukan hanya soal administrasi pemerintahan, melainkan telah menjadi simbol perebutan identitas, sejarah, dan masa depan masyarakat Maluku Utara. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan ini dituntut tidak hanya legal-formal, tetapi juga kultural dan sosial demi menjaga stabilitas dan persatuan daerah. (**)
