TERNATE – Tokoh Kultural Moloku Kie Raha sekaligus Sultan Jailolo ke – XII, Al Hajj Kaicil Muhammad Siddik Sjah, melontarkan kritik ke Pemprov Maluku Utara (Malut). Kritikan ini menyusul digelarnya pelatihan Perangkat Adat Kesultanan Jailolo oleh Dikbud Malut, Sabtu (31/5/2025) lalu.
Kepada awak media Senin (2/6) Sultan Siddik Sjah menyampaikan, selaku Sultan ia mendukung kepedulian pemerintah dalam melestarikan adat suatu kesultanan di daerah, akan tetapi dari sisi substansi dalam kegiatan program pelatihan perangkat adat oleh Dikbud Malut tersebut dinilai keliru.
“Dari tajuk atau program dari pemprov ini perlu saya kritisi dan perlu diluruskan sebenarnya. Ini suatu hal yang saya pandang keliru. Saya sebut keliru karena dilihat dari historis pemerintah atau negara ini baru lahir tahun 1945 akan tetapi kesultanan lahir jauh beberapa ratus tahun lebih dulu terutama Kesultanan Jailolo. Itu artinya program yang dilakukan ini secara kontekstual tidaklah tepat,” kata Sultan Siddik Sjah.
Sultan Sidik Sjah menyebut, saat ini terdapat dualisme di tubuh Kesultanan Jailolo yang belum kunjung usai. Sehingga dengan diselenggarakan perangkat adat kesultanan oleh Dikbud Malut tanpa melibatkan kedua belah pihak maka tentunya ia menilai Pemprov Malut maupun Pemda Halmahera Barat seakan-akan telah memberikan sinyal legitimasi salah satu pihak.
“Perlu saya sampaikan bahwa, di Jailolo itu ada faksi – faksi, ada dualisme di dalam tubuh kesultanan Jailolo itu, dan itu belum selesai loh.
Jadi dengan adanya kegiatan tersebut saya menganggap mungkin Dikbud Malut tidak paham. Ini kan terkesan pemerintah mengajarkan budaya kepada perangkat adat yang seharusnya yang menjadi guru adalah perangkat adat bukan pemerintah,” ujarnya.
“Saya melihat hal ini suatu hal yang naif. Maaf ya dari pihak kami tahu betul apa itu etika, tahu adat istiadat dan paham kultur. Itu yang perlu saya luruskan,” sambung Sultan.
Pemprov Malut dan Pemda Halmahera Barat, kata Sultan Siddik Sjah, harus membuka mata lebar, menjadi penengah yang bijak, netral dalam menyikapi polemik yang belum ada kepastian tersebut.
“Untuk itu saya minta Pemprov dan Pemda mengkoreksi kembali, yang mana tugas pemerintah adalah berkewajiban dan turut menjaga stabilitas daerah. Jadi saya berharap pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dalam melibatkan kesultanan Jailolo dalam kegiatan apapun dan lain-lain harus memperhatikan asas netralitas. Itu wajib buat pemerintah, tidak berpihak, ini demi untuk menjaga stabilitas,” tandas Sultan Siddik Sjah. **
