LABUHA- Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kakupang, Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan diprotes, karena diduga menunjukkan ketidaknetralan dengan cara memihak kepada salah satu kandidat dengan cara memihak cakades tertentu.
“Panitia Pilkades Kakupang yang harus diganti adalah Ketua Asri dan Sekretaris Muhlis, karena keduanya selalu bersama untuk memengaruhi warga agar memilih cakades tertentu dan ini sangat mencederai demokrasi,” kata salah seorang warga Desa Kakupang Amar Hi Taher, ketika dihubungi dari Ternate, Minggu (4/9).
Sesuai ketentuan, Panitia Pilkades harus netral dan kalaupun ingin memilih cakades tertentu tidak boleh ditampakan secara terbuka, tetapi ketua dan sekretaris Pilkades Desa Kakupang justru menunjukkan dukungannya secara terbuka dan bahkan memanfaatkan posisinya sebagai panitia untuk kepentingan cakades yang didukungnya.
Menurut Amar, jika Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Halmahera Selatan tidak mengganti Ketua dan Sekretaris Pilkades Kakupang tersebut bisa merusak nilai demokrasi dari pelaksanaan pilkades.
Padahal, Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik sejak awal menginstruksikan agar pelaksanaan pilkades di daerahnya berlangsung secara demokrasi dan sesuai aturan hukum yang berlaku.
Selain itu, kalau kedua Panitia Pilkades Kakupang tidak diganti dikhawatirkan akan menimbulkan konflik di kalangan warga Desa Kakupang yang justru harus dihindari karena bisa mengganggu situasi kamtibmas dan pelaksanaan berbagai program pembangunan di desa ini. (**)
