SOFIFI- Demi terciptanya keamaan di Maluku Utara, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos melakukan MoU dengan Polda Maluku Utara. Kerja sama antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Polda melalui penandatanganan MoU ini dalam rangka pendampingan bantuan pengamanan dan pengawasan serta penegakan hukum di Provinsi Maluku Utara yang dilaksanakan di Lantai IV kantor gubernur, Senin (26/5/25).
Menurutnya, belakangan ini lagi marak terjadijnya perselisihan antara warga dengan warga, warga dengan PT terutama yang terjadi dilingkar tambang. Olehnya itu, pemerintah dalam hal ini harus memastikan bahwa semua yang dilakukan berdasarkan dengan hukum karena Indonesia adalah negara hukum.
“hari ini pemerintah Provinsi Maluku Utara melakukan MoU dengan Polda Maluku Utara untuk pendampingan, pengamanan dan penegakan hukum. Ucap Sherly
Menurut Sherly, saat ini Maluku Utara dikenal dengan pertumbuhan ekonominya tertinggi sekitar dua digit sehingga kami berniat untuk terus mempertahankan ini.
Dikatakan Sherly penting untuk memastikan iklim investasi tetap stabil, karena iklim investasi yang tidak bisa stabil apabila keamanan bagi investor tidak terjamin.
“Kami juga tidak mau mengorbankan kepentingan masyarakat Maluku Utara, oleh kerena itu kita mencari jalan tengah.” Kata Sherly.
Ia juga menyampaikan, Pemerintah tidak membela siapapun atau mencari kesalahan dari siapapun, karena pemerintah di sini bersama dengan para Aparat Penegak Hukum (APH) hadir untuk memastikan bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum sehingga pelaku usaha dan masyarakat semua harus menuruti undang-undang yang ada di negara ini.
Sherly juga berharap, agar masyarakat maupun pihak perusahan dapat menjalin komunikasi yang baik.
“Jika ada perselisihan selesaikan melalui komunikasi maupun negosiasi yang baik sehingga tidak ada lagi kekerasan di lapangan.”. Ungkap Gubernur.
Penandatangan nota kesepahamanan dengan polda ini dilakukan antara Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos bersama Wakapolda Brigjen Stepehen M. Naipun. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Forkopimda Malut, Bupati Halteng Ikram M. Sangaji dan sejumlah Pimpinan SKPD lingkup Malut. (**)
