TERNATE, MPe – Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara telah menggelar apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Mantap Praja Kieraha 2024-2025 untuk kesiapan pengamanan Pilkada serentak 2024.
Apel yang berlangsung di lapangan Ngaralamo Salero, Rabu, (11/09/2024) itu, dihadiri oleh Wakapolda Maluku Utara, Brigjen Pol Stephen M. Napiun, yang mewakili Kapolda Malut, Irjen Pol. Midi Siswoko, bersama Danrem 152/Babullah Brigjen Inf. Enoh Solehudin, memimpin langsung apel gelar pasukan.
Hadir pula jajaran Forkopimda Provinsi Malut, Kabinda Maluku Utara, pejabat utama Polda Maluku Utara,peserta apel yang terdiri dari personel gabungan TNI, Polri, dan instansi terkait.
Dalam amanat yang dibacakan oleh Wakapolda, disebutkan bahwa apel gelar pasukan ini merupakan bagian penting dari persiapan untuk mengecek kesiapan personel, sarana, dan prasarana sebelum diterjunkan dalam pengamanan Pilkada.
“Diharapkan Pilkada Serentak Tahun 2024 dapat berjalan dengan aman, lancar, dan damai, serta menjadi bukti kualitas demokrasi di Maluku Utara dan penentu masa depan provinsi serta kabupaten/kota di dalamnya pada Pilkada serentak 2024 yang akan dimulai dengan tahapan pertama pada 24 Agustus 2024 dan pemungutan suara pada 27 November 2024,” kata Stephen.
Lanjut dia, pemilihan kali ini memiliki kompleksitas kerawanan dan karakteristik khas, karena untuk pertama kalinya pilkada serentak dilaksanakan pada bulan dan tahun yang sama. Hal ini menuntut kompetisi ketat antara calon gubernur, bupati, dan walikota.
Dalam konteks keamanan, intensitas kegiatan politik yang tinggi berpotensi menimbulkan kerawanan, seperti pemanfaatan politik identitas, penyebaran isu-isu yang dapat memecah belah persatuan, serta penyebaran hoax dan hate speech.
Oleh karena itu, Polri, bersama TNI dan stakeholders terkait, akan melaksanakan operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi “Mantap Praja Kieraha 2024-2025”, yang berlangsung selama 385 hari. Operasi ini terbagi dalam tiga tahap, tahap pra-operasi selama 53 hari, tahap pelaksanaan operasi selama 240 hari, dan tahap pasca-operasi selama 92 hari.
“Operasi ini melibatkan 3.823 personel dari Polda dan Polres jajaran, serta 645 personel dari TNI. Fokus dari operasi ini adalah kegiatan preemptif dan preventif, didukung oleh kegiatan intelijen, penegakan hukum, dan humas melalui penggelaran fungsi-fungsi kepolisian di tingkat daerah dan Polres,” ungkap Stephen.
Wakapolda Stephen menekankan pentingnya penguatan solidaritas dan sinergitas antara TNI dan Polri, penjagaan netralitas Polri, deteksi dini, serta dorongan untuk melaksanakan tugas sesuai peraturan.
“Agar diharapkan dapat menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat selama proses pilkada,” tandasnya.**
