WEDA,MPe – Dinas Sosial melaksanakan rapat kordinasi (rakor) penanggulangan kemiskinan di kabupaten Halmahera Tengah tahun 2024 yang di laksanakan di aula Salahuddin Bin Talabuddin pada Selasa (2/7/2024).
Adapun yang peserta pada rakor penanggulangan kemiskinan kades dan camat sehalteng dan pendamping desa secara resmi di buka oleh PJ Bupati Halteng Ikram M Sangadji.
Kadis sosial halteng Amriah Dapi dalam laporan mengatakan, tema yang iita angkat pada rapat koordinasi Bertujuan: sebagai sarana aspirasi dan masukan dari Para kepala desa dan Pekerja sosial dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan dikabupaten halmahera tengah.
“Penyampaian informasi peran desa dalam pengelolaan data terpadu kesejahtraan sosial (DTKS),” ungkap Amriah Dapi, saat membacakan laporan.
Peserta rakor adalah seluruh camat, kepala desa dan pekerja yakni pendamping PKH DAN TKSK sekabupaten Halmahera Tengah.
Berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang kesejahteraan sosial, undang-Undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin,” katanya.
Peraturan mentri sosial nomor 3 tahun 2021 tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial.Sumber anggaran bersumber dari dipa dinas sosial tahun 2024.
“Latar belakang pemilihan tema tersebut berkaitan degan starategi penanganan kemiskinan yang menjadi isu utama pada kita sekarang ini,” tambahnya.
Oleh sebab itu kami panitia menghadirikan tiga orang narasumber utama yaitu bapak Irfan Suprivatna selaku statistisi ahli pertama pusat data dan inforamsi kesejahteraan sosial, M Reza Abinaufal dari Kemensos dan asisten I Pemda halteng Husain Ali bidang pemeritahan dan kemasyarakatan.
“Pelaksanaan kegiatan berlangsung sehari serta di lanjutkan dengan penyampaian dan diskusi,” tutupnya.
Pj Bupati Halteng Ikram M Sangadji mengatakan, Kegiatan rapat koordinasi ini dilaksanakan untuk memitigasi angka kemiskinan dan kemudian mencari solusi untuk menanganinya.
Diharapkan kepada seluruh pihak terkait agar saat melakukan mitigasi angka kemiskinan betul-betul diperhatikan jangan sampai apa yang ada di lapangan tidak sesuai dengan keadaan riil,” ungkap IMS sapaan bupati.
Lanjutnya, untuk itu langkah-langkah koordinasi dengan semua stakeholder harus terus dilakukan, sehingga data dan keadaan riil di lapangan bisa sejalan dan langkah penangan tepat terlaksanakan.
“Selain itu, diharapkan juga tim dilapangan agar fokus untuk melakukan penanganan masalah kemiskinan yang dilakukan dengan cara bekerja sama dengan sejumlah pihak yang membantu,” katanya.
Penanganan masalah kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah serta seluruh pemangku kepentingan yang berdayaguna secara efektif dan kolektif.
Oleh karena itu, dibutuhkan data yang akurat dan partisipasi dari komponen masyarakat,” cetusnya.
Dilaksanakannya rapat koordinasi tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah untuk penduduk miskin dan rentan guna mewujudkan penduduk yang sejahtera dan berkeadilan.
“Saya menargetkan untuk menurunkan angka kemiskinan di Halmahera Tengah dari 12 persen menjadi 6 persen. Diharapkan dengan adanya giat tersebut dapat merumuskan langkah yang harus dilakukan Pemda dengan melihat variable penyebab kemiskinan sehingga dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan di Halteng,” tanbahnya.(ril)
