TERNATE, MPe — Peran aktif dibentuknya Timpora (Tim Pengawasan Orang Asing) bukan hanya sebatas rapat dan pertemuan. Melainkan dapat secara intens memberikan pertukaran informasi terkait keberadaan dan kegiatan warga negara asing (WNA) di wilayah Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Kakanwil Kemenkumham Malut, Ignatius Purwanto saat membuka rapat timpora tingkat provinsi yang digelar di ruang Very Important Person (VIP) Royal Resto Ternate, Rabu (05/06/2024).
“Hari ini kita diskusikan secara bersama-sama perihal lalu lintas orang asing di wilayah Malut. Kita optimalkan rapat kali ini sebagai wadah pertukaran informasi sehingga bisa dengan mudah mendeteksi secara dini dan mencegah terjadinya pelanggaran keimigrasian,” terangnya.
Pengawasan penuh terhadap keberadaan orang asing di wilayah Malut kata Purwanto, perlu terus ditingkatkan, mengingat provinsi dengan julukan Bumi Moloku Kie Raha ini mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.
Hal tersebut didorong oleh meningkatnya ekspor ke luar negeri sejalan dengan berlanjutnya peningkatan produksi komoditas hilir nikel, serta pertumbuhan investasi yang masuk sejalan dengan beroperasinya smelter di beberapa wilayah Malut.
“Beroperasinya smelter di wilayah Malut membuka peluang investor asing untuk masuk dan lapangan kerja terbuka secara masif, baik pekerja lokal maupun asing yang berdampak pada konflik antar pekerja. Konflik tersebut lah yang harus bersama-sama kita hindari,” ujarnya.
“Penegakan hukum yang jelas, adil, dan transparan dapat memberikan efek jera serta menjaga wibawa hukum di wilayah kita,” tambahnya.
Sementara itu, Kabid Inteldakim Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Malut, Rachmat dalam laporannya menyebutkan bahwa UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pengawasan Keimigrasian di Indonesia.
Rapat timpora tingkat provinsi Malut dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan sinergitas dan koordinasi, dan optimalisasi pengawasan orang asing guna terciptanya keamanan dan ketertiban di Provinsi Malut.
*Struktur Keanggotan Timpora Provinsi Malut*
Penasehat: Kakanwil Kemenkumham Malut
Ketua: Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Malut
Sekretaris: Kabid Inteldakim Kanwil Kemenkumham Malut
Anggota: 15 anggota yang berasal dari instansi terkait baik vertikal maupun horizontal.
Diketahui berdasarkan data Kemenkumham Malut hingga 2023 terdapat 7.697 WNA pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang banyak bekerja di sektor pertambangan. (**)
