TERNATE, MPe — Jelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 Kepolisian Daerah Maluku Utara menggelar Apel Pasukan Operasi Mantap Brata Kie Raha 2023 – 2024 bertempat di Lapangan Ngaralamo Salero Ternate, Selasa (17/10/2023)
Apel gelar pasukan ini juga serentak di seluruh Indonesia yang bertujuan untuk pengecekan akhir kesiapan personel dan sarana prasarana dalam rangka mengamankan Pemilu 2024 yang diharapkan dapat berjalan aman dan lancar.
Dalam upacara tersebut, Kapolda Malut, Irjen Pol Midi Siswoko, S.I.K. memimpin pelaksanaan apel gelar pasukan tersebut,kapolda juga membacakan amanat dari Kapolri, Jenderal Drs. Listyo Sigit Prabowo., M.Si, yang menekankan pentingnya operasi ini dalam menjaga keamanan dan kelancaran pemilu.
Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Kieraha 2023 – 2024 dihadiri oleh Wakapolda Malut Brigjen POL Samudi ,S.I.K., M.H. Pejabat Utama Polda Malut, serta jajaran Forkopimda Malut yang merupakan bagian dari persiapan operasi yang akan dilaksanakan di seluruh Indonesia.
Kapolda menyampaikan, Operasi Mantap Brata Kieraha ini akan berlangsung selama 222 hari, dimulai pada 19 Oktober 2023 hingga 20 Oktober 2024, melibatkan total 261.695 personel di seluruh tanah air.
Selain itu, sebagai bagian dari upaya mengamankan pemilu, Polri didukung oleh TNI, instansi terkait, dan mitra kamtibmas lainnya, menggelar Operasi Nusantara Cooling System 2023-2024.
Oleh karena itu, seluruh komponen bangsa harus ikut berpartisipasi penuh untuk mensukseskan pemilu 2024 yang dilaksanakan secara serentak dengan waktu yang berdekatan ditambah wilayah yang luas.jelasnya
Berdasarkan indeks kerawanan pemilu Bawaslu terdapat 5 provinsi dan 85 kab/kota berkategori kerawanan tinggi, serta berdasarkan indeks kerawanan pemilu tahap III Polri terdapat 2 Prov dan 1 Kab/Kota berkategori sangat rawan.
Oleh karena itu, segera lakukan langkah antisipasi sedangkan bagi wilayah lainnya jangan under estimate dengan tetap melaksanakan pengamanan sebaik mungkin dan terus melakukan mapping potensi conflict sosial secara detail di wilayah masing-masing hingga sampai ke akar masalah dan apabila terdapat konflik yang dapat mengganggu kamtibnas diharapkan dapat diselesaikan sesuai dengan SOP. (**)
