TERNATE- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Maluku Utara menggelar workshop dan diseminasi studi kasus dan pembelajaran baik stunting di Provinsi Maluku Utara, Selasa (26/9/2023).
Workshop ini diikuti oleh Lintas Sektor Terkait dan Mitra Kerja yang berjumlah 40 orang. Yang Bertempat di Jati Hotel Ternate.
Kepala Perwakilan BKKBN Malut Nuryamin, S.TP,M.M dalam sambutannya menyampaikan terkait penanganan stunting bukan saja menjadi beban keluarga tetapi menjadi beban negara. Makanya penanganan stunting ini harus kolektif, harmonis, harus secara bersama-sama kolaborasinya.
Selain itu, dengan adanya survey Kesehatan Indonesia (SKI) yang berlangsung selama 2 bulan di Maluku Utara, hal ini akan menentukan angka stunting.
Stunting menjadi indikator kinerja pemerintah daerah, olehnya itu melalui Dinas Kesehatan perlu melakukan koordinasi dengan dinas terkait agar ada pendampingan yang diberikan kepada tim-tim yang melakukan survey guna mendapatkan data valid dari survey tersebut, hal ini dilakukan agar angka stunting tdk naik, apabila tidak dilakukan pendampingan maka terjadi mis persepsi dan ada pinalti oleh Pemerintah Pusat ke Kabupaten/Kota. bila terjadi demikian maka akan berdampak pada aspek-aspek program pembangunan yang ada di Kabupaten/Kota.
“Anak yang mengalami stunting, terutama pada usia dini, kemungkinan juga mengalami hambatan pertumbuhan organ lainnya termasuk otak,” ujarnya.
Ia menambahkan dalam RPJMN 2020-2024, Indonesia menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 14 persen pada tahun 2024.
Percepatan penurunan stunting memerlukan intervensi spesifik dan sensitif yang dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi di antara lintas sektor. Menurutnya, BKKBN Provinsi Malut melaksanakan studi kasus dan pembelajaran baik stunting di Maluku Utara dengan menjadikan kampung keluarga berkualitas menjadi lokusnya.
“Pelaksanan kegiatan ini melalui Penyusunan Policy Brief Bersama Mitra kerja Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk menghasilkan 2 rekomendasi kebijakan pemerintah daerah dalam pembelajaran baik percepatan penurunan stunting di provinsi malut.,” ujarnya.
Ia menambahkan kegiatan ini juga menghasilkan rekomendasi kebijakan berdasarkan evidence-based dengan pendekatan kewilayahan dengan lokus kampung keluarga berkualitas untuk percepatan penurunan stunting di Provinsi Maluku Utara.
Narasumber pada kegiatan ini antara lain Bappeda Provinsi, Dinkes Provinsi, Koordinator Satgas Stunting Provinsi Maluku Utara dan Tim PIC (Person In Charge) Maluku Utara.
Dari ketiga narasumber workshop tersebut dapat nenyampaikan strategi dan kondisi serta intervensi dan inovasi stunting di Provinsi Maluku Utara dengan kesimpulan bahwa percepatan penurunan stunting di butuhkan kesepahaman, komitmen, kolaborasi untuk menurunkan angka stunting hingga zero.
Selain narasumber diatas ada juga tim PIC untuk melakukan study kasus pembelajaran baik stunting di 3 lokus yaitu Kota Ternate, Kota Tidore dan Pulau Taliabu yang akan di laporkan dalam bentuk policy brief. (**)
