Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara, Dra Renta Rego yang merupakan Sekretaris Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Maluku Utara menjadi salah satu narasumber dalam Talk Show RRI PRO 1 yang disiarkan pada frekuensi 101,8 FM Ternate, Senin (19/06/2023).
Talk Show bertema “Menuju Keluarga Bebas Stunting untuk Indonesia Maju” tersebut menghadirkan satu narasumber lain yaitu Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Maluku Utara Ir. Asrul Gailea,SE,MM.
Mengawali, pembawa acara, Nanang Adrany dari RRI menanyakan kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara, Renta Rego mengenai kondisi stunting di Provinsi Maluku Utara saat ini. Renta mengawali talk show tersebut dengan menyampaikan kehadirannya di RRI dalam rangka peringatan Hari Keluarga Nasional Ke-30 untuk menyapa masyarakat dan menyuarakan strategi dalam percepatan penurunan stunting.
ss
“Persoalan serius saat ini adalah kondisi buruk pada penduduk yang mengakibatkan terjadinya stunting pada anak,” ungkap Renta.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), kata Renta, prevalensi stunting di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2021 mencapai 27,5 persen dan di tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 1,4 persen menjadi 26,1 persen.
“Sangat disayangkan masih ada beberapa kabupaten yang angka prevalensi stuntingnya naik, seperti di Kabupaten Halmahera Tengah. Padahal di Kabupaten Halmahera Tengah adalah salah satu tempat produsen tambang nikel terbesar ke 2 di Indonesia, di mana seharusnya dengan kondisi perekonomian yang bagus bisa mensejahterakan masyarakat sekitar, termasuk dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting ini,” tambah Renta.
Lanjut Renta terkait sasaran untuk percepetan penurunan stunting ini adalah ibu hamil, ibu menyusui, baduta/balita dan calon pengantin harus dipersiapkan dari segi kesehatan mental dan fisiknya. Untuk calon pengantin ini, 3 bulan sebelum pernikahan harus melakukan perencanaan yang matang dan melakukan screening melalui aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) agar kesiapan dari pernikahan bisa dipantau dengan baik.
Dalam Rencana Aksi Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 setiap kabupaten/kota melakukan Audit Kasus Stunting untuk mendata kasus-kasus langka untuk dijadikan determinan resiko terjadinya stunting. BKKBN juga telah menyediakan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang sudah dilatih di setiap kabupaten/kota sampai dengan desa untuk melakukan pelayanan pendampingan serta membantu mengarahkan pada fasilitasi layanan rujukan.
Strategi lainnya BKKBN membentuk Kampung Keluarga Berkualitas, di mana di dalamnya dibentuk Kebun Dapur Sehat Atasi Stunting untuk membantu menyediakan pangan lokal yang bergizi bagi masyarakat.
Sementara itu, Asrul Gailea mengatakan bahwa prevalensi stunting di Provinsi Maluku Utara tahun 2022 26,1 persen yang masih di atas rata-rata nasional yaitu 21,6 persen.
“Empat kabupaten di Maluku Utara yang prevalensi stunting tertinggi adalah Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan dan Morotai. Hal ini merupakan PR untuk Provinsi Maluku Utara mengatasi masalah stunting dari akarnya,” ujar Asrul Gailea.
Asrul juga menjelaskan langkah-langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara dalam upayan percepatan penurunan stunting di antaranya adalah adanya perbaikan sarana prasarana terutama sanitasi dan sumber air bersih serta infrastuktur jalan desa, perbaikan fasilitas kesehatan serta pelayanannya, menjalankan program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) dalam pemberian bantuan berupa makanan tambahan sehat dengan memanfaatkan pangan lokal seperti memanfaatkan sumber daya ikan, melakukan koordinasi dengan lintas sektor, serta melakukan monitoring dan evaluasi. (**)
