TERNATE – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) merespons serius temuan praktik pengeboman ikan di perairan Provinsi Maluku Utara.
Respons tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil kajian yang dilakukan Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan pada November 2025 di Kabupaten Halmahera Selatan, Halmahera Barat, dan Kabupaten Pulau Morotai.
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim, menjelaskan bahwa kajian bertajuk Rantai Pasok Bom Ikan dan Akses Pasar Ikan Hasil Pengeboman, serta Peran Nelayan dalam Memerangi Praktik Pengeboman Ikan di Provinsi Maluku Utara telah dipaparkan langsung kepada Direktur Jenderal PSDKP KKP dalam pertemuan pada 2 Desember 2025.
“Dalam pertemuan tersebut, Dirjen PSDKP menginstruksikan Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan untuk mendalami laporan dan temuan yang kami sampaikan terkait praktik pengeboman ikan di Maluku Utara,” ujar Abdul Halim, Selasa (16/12/2025).
Menindaklanjuti arahan tersebut, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan kembali menggelar rapat bertajuk “Rencana Operasi Pengawasan Destructive Fishing di Daerah Maluku Utara” pada 3 Desember 2025. Rapat ini melibatkan Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Stasiun PSDKP Ambon, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara, DKP Kabupaten Halmahera Selatan, DKP Kabupaten Halmahera Barat, serta sejumlah pihak terkait di lingkungan Direktorat PSDKP KKP.
Dalam rapat tersebut, para pihak membahas pola praktik destructive fishing, rantai pasok bahan peledak, jalur distribusi ikan hasil pengeboman, serta penguatan peran pengawasan di daerah. Selain itu, disepakati perlunya sinergi lintas lembaga, peningkatan patroli laut, serta pelibatan masyarakat dan nelayan dalam upaya pencegahan dan pelaporan praktik ilegal tersebut.
Abdul Halim menegaskan bahwa langkah ini merupakan harapan masyarakat Maluku Utara agar dapat mengonsumsi ikan yang aman dan terbebas dari praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan.
“Respons Dirjen PSDKP ini menjadi sinyal kuat bahwa negara hadir untuk melindungi ekosistem laut sekaligus menjamin hak masyarakat atas sumber pangan laut yang berkelanjutan,” katanya.
Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan berharap rencana operasi pengawasan yang telah disusun dapat segera diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan, guna memutus mata rantai pengeboman ikan di perairan Maluku Utara.
Siaran pers ini disampaikan Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan dengan judul Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (PSDKP–KKP) Merespons Harapan Masyarakat Maluku Utara untuk Mengonsumsi Ikan yang Terbebas dari Praktik Pengeboman Ikan di Perairan Provinsi Maluku Utara, tertanggal 16 Desember 2025, disertai dokumentasi kegiatan terkait. (**)