MOROTAI- LBH Perempuan dan Anak Morotai menutup rangkaian peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dengan kampanye edukasi bagi pelajar SMP dan SMA di Morotai Selatan, yang dipuncaki dialog interaktif bersama Gubernur Sherly Tjoanda.
Kegiatan penutupan ini menjadi titik temu dari serangkaian program yang digelar untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak di wilayah kepulauan.
Selama periode peringatan, LBH Perempuan dan Anak Morotai menyelenggarakan berbagai kegiatan, antara lain seminar tentang Undang‑Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), sosialisasi pencegahan perkawinan anak, pelatihan manajemen kasus dan dukungan psikologis awal bagi pendamping korban, serta kampanye publik yang melibatkan sekolah, tokoh adat, tokoh agama, dan komunitas lokal. Kegiatan penutupan difokuskan pada edukasi pencegahan kekerasan bagi pelajar dan sesi dialog yang menghadirkan Gubernur sebagai narasumber.
Dalam pertemuan dengan pelajar, Gubernur Sherly Tjoanda menyampaikan pesan langsung: jaga diri dan jangan mudah terbuai rayuan yang dapat merusak masa depan. Ibu Gubernur juga mengingatkan para pemuda untuk menjauhi minuman keras dan obat‑obatan terlarang, serta berpesan agar generasi muda bersikap bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi di internet. Pesan‑pesan tersebut dimaksudkan untuk menguatkan kesadaran personal dan tanggung jawab sosial di kalangan remaja.
Djuniar, Direktur LBH Perempuan dan Anak Morotai, menyatakan harapannya bahwa kampanye dan dialog ini akan mendorong peningkatan kesadaran di kalangan pelajar dan komunitas, meningkatnya keberanian korban untuk melapor, serta penguatan jaringan perlindungan lokal. Djuniar menekankan pentingnya kesinambungan program, pelatihan deteksi dini, dan mekanisme rujukan yang responsif agar upaya perlindungan berdampak nyata dan berkelanjutan.
Penutupan acara menjadi ajakan bagi seluruh elemen masyarakat—sekolah, pemerintah desa, tokoh adat, tokoh agama, orang tua, dan pemuda—untuk meneruskan upaya pencegahan melalui pendidikan berkelanjutan, dukungan bagi korban, dan budaya saling melindungi.
“LBH mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan indikasi kekerasan dan memberikan dukungan empatik kepada korban agar proses pemulihan dan penegakan hukum dapat berjalan efektif,” ujarnya (**)
