JAKARTA — Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Iqbal Ruray, bersama Plt. Sekretaris DPRD, Isman Abbas, menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I serta pengukuhan pengurus Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) dan Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDPSI) yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (4/5/2025).
Rakernas dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian, dan dihadiri pimpinan DPRD provinsi se-Indonesia. Agenda ini membahas sejumlah rekomendasi strategis terkait penguatan peran legislatif dalam mendukung implementasi program pemerintah pusat di daerah.
Ketua DPRD Jawa Barat sekaligus Ketua ADPSI Periode 2025–2030, Buky Wibawa, menegaskan bahwa Rakernas menjadi momentum konsolidasi seluruh DPRD provinsi untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan di berbagai wilayah.
“Rakernas kali ini menyinkronkan berbagai tantangan yang dihadapi daerah. ADPSI berkomitmen mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, karena DPRD merupakan ujung tombak keberhasilan program tersebut di daerah,” ujar Buky.
Ia menambahkan, sejumlah program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan Koperasi Merah Putih harus menjadi prioritas pengawasan DPRD agar pelaksanaannya berjalan optimal. Buky juga menyoroti perlunya memperjelas positioning DPRD dalam struktur penyelenggara negara agar fungsi pengawasan semakin kuat.
Sementara itu, Ketua DPRD Maluku Utara sekaligus Wakil Ketua VI ADPSI, Iqbal Ruray, menekankan pentingnya memperkuat suara kolektif DPRD provinsi untuk memperjuangkan agenda strategis daerah kepada pemerintah pusat.
“Melalui ADPSI, kita bisa menyampaikan kepentingan daerah secara bersama-sama. Ini penting supaya aspirasi daerah mendapat perhatian lebih besar dari pemerintah pusat,” kata Iqbal.
Ia menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk mendukung keberhasilan program nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Jika kita bergerak bersama, dampaknya jauh lebih besar. Tujuan kita sama: memastikan kebijakan pemerintah berpihak pada masyarakat,” ujarnya.
Rakernas ADPSI dan ASDPSI 2025 menghasilkan sejumlah rekomendasi resmi yang telah disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bahan penyempurnaan kebijakan pembangunan daerah di seluruh Indonesia. (**)
