Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejatinya hadir sebagai intervensi strategis untuk memperbaiki status gizi masyarakat, terutama anak sekolah dan ibu hamil. Namun, hingga awal Oktober 2025, tercatat lebih dari 11 ribu kasus keracunan akibat makanan yang disalurkan melalui program MBG.
Fenomena ini memperlihatkan adanya persoalan serius dalam aspek tata kelola, kualitas pangan, dan keamanan makanan. Bila tidak segera dibenahi, program yang seharusnya menjadi pilar perbaikan gizi nasional justru berpotensi menjadi sumber masalah kesehatan baru.
Menurut Nadhir Wardhana Salama, Pengamat Kebijakan Kesehatan Publik sekaligus CEO Beyond Health Indonesia, akar persoalan MBG bukan semata pada teknis penyaluran makanan, tetapi pada desain kebijakan yang belum sepenuhnya berorientasi pada kesehatan dan gizi masyarakat.
“Selama program ini hanya fokus pada pengadaan dan distribusi makanan tanpa mekanisme pemantauan status gizi penerima manfaat, MBG akan sulit mencapai tujuan utamanya: memperbaiki kualitas gizi masyarakat. Makan bergizi itu bukan soal perut kenyang, tapi soal membangun manusia yang sehat dan produktif,” ujar Nadhir.
Hasil kajian Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) juga memperkuat pandangan tersebut. Kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG saat ini masih terbatas pada kegiatan logistik, pengadaan, produksi, dan distribusi tanpa integrasi yang kuat dengan sistem kesehatan.
Belum ada mekanisme yang memastikan pendataan status gizi, pemberian edukasi gizi, hingga pemantauan dampak secara berkala. Padahal, hal-hal tersebut merupakan fondasi utama untuk memastikan efektivitas program.
Selain itu, maraknya penggunaan produk ultra-proses (Ultra-Processed Food/UPF) dan makanan tinggi gula dalam menu MBG menunjukkan lemahnya standar gizi dan pengawasan keamanan pangan. Menurut Nadhir, kondisi ini justru berisiko menciptakan masalah gizi baru di masa depan.
“Kita tidak boleh terjebak dalam logika ‘asal kenyang’. Makanan tinggi gula dan ultra-proses justru bisa memperburuk risiko obesitas dan penyakit tidak menular di usia muda. Kalau tidak diatur dengan ketat, program gizi malah berubah menjadi program sakit massal,” tegasnya.
Untuk itu, Nadhir menilai pentingnya integrasi MBG dengan sistem layanan kesehatan primer, seperti puskesmas dan posyandu, agar pelaksanaan intervensi gizi bersifat holistik. Setiap distribusi makanan seharusnya didahului dengan pengukuran status gizi, konseling, serta edukasi gizi seimbang bagi siswa dan orang tua.
Ia juga menekankan perlunya standar keamanan pangan yang ketat dan pengawasan lintas sektor, terutama melibatkan Dinas Kesehatan, BPOM, dan pemerintah daerah.
Lebih jauh, Nadhir menilai tata kelola MBG harus bersifat multisektoral dan desentralistik, dengan memberikan peran nyata kepada pemerintah daerah dan masyarakat sipil.
“Masalah gizi itu sangat kontekstual. Daerah punya kondisi sosial, budaya, dan pangan lokal yang berbeda. Karena itu, pelaksanaan MBG harus fleksibel, melibatkan pemerintah daerah, dan memberi ruang partisipasi bagi masyarakat. Pendekatan satu resep untuk semua tidak akan efektif,” jelas Nadhir.
Ia juga mengingatkan bahwa keberadaan Badan Gizi Nasional (BGN) harus berfungsi sebagai pengarah kebijakan lintas sektor, bukan sekadar pelaksana pengadaan makanan. BGN perlu memastikan bahwa seluruh kegiatan MBG selaras dengan indikator kesehatan nasional dan prinsip transparansi publik.
“Setiap rupiah dalam program ini harus bisa ditelusuri hasilnya: apakah literasi gizi meningkat, apakah status gizi anak membaik, apakah risiko penyakit gizi menurun. Kalau tidak, kita hanya membangun proyek besar tanpa makna,” pungkas Nadhir.
Pada akhirnya, MBG perlu dikembalikan pada tujuan mulianya membangun manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif melalui pangan yang aman dan bergizi seimbang. Program ini tidak boleh berhenti sebagai proyek bagi-bagi makanan, tetapi menjadi bagian dari reformasi sistem gizi nasional yang berbasis bukti, partisipatif, dan berkeadilan. (**)
