Pulau Morotai— Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, hari ini mengunjungi Desa Tiley Pantai di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, untuk berdialog dengan anggota Sekolah Perempuan dan pengelola Pos Pengaduan dari 9 (sembilan) desa, yaitu Desa Tiley Pantai, Waringin, Galo-Galo, Usbar Pantai, Tiley Pusu, Tutuhu, Kolorai, Pilowo dan Raja.
Kehadiran Duta Besar Australia ini merupakan rangkaian kunjungan ke wilayah Timur Indonesia termasuk pulau Morotai dan Ternate
Dalam kunjungan ke Morotai, Bapak Duta Besar Australia ingin mengetahui lebih dalam kepemimpinan perempuan melakukan perubahan di desanya.
Kerja penguatan kepemimpinan perempuan ini merupakan inisiatif ini Insitut KAPAL Perempuan bersama mitra lokal Lembaga Bantuan Hhukum Perempuan dan Anak Morotai (LBH PA Morotai) dengan dukungan program Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI).
Sekolah Perempuan merupakan model pendidikan dan pengorganisasian komunitas untuk memperkuat kepemimpinan perempuan, disabilitas dan marginal agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan.
Saat ini Sekolah Perempuan sudah terlibat dalam Musyawarah Perencanaan Desa, bahkan turut dalam forum Penyusunan RPJMD untuk memberikan usulan terkait kepentingan perempuan dan akses orang miskin terhadap layanan dasar yang inklusif.
Mereka juga aktif melakukan pemantauan Pemilu, membangun upaya perdamaian jika terjadi ketegangan di komunitasnya dan yang paling intensif adalah membuka layanan Pos Pengaduan Sekolah Perempuan yang melayani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, akses terhadap layanan termasuk kesehatan reproduksi dan perlindungan sosial. Layanan Pos Pengaduan ini sudah tersebar di 9 (sembilan) desa.
Dalam kunjungannya, Dubes Brazier berdialog langsung dengan para anggota Sekolah Perempuan yang bertempat di Desa Tiley Pantai yang juga dihadiri Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, IN Ahmad, Sag, MPd.I dan 9 (sembilan) Kepala Desa wilayah Sekolah Perempuan,
Beliau menyampaikan kesannya,”saya senang bertemu ibu-ibu hebat dari Sekolah Perempuan, juga dengan Tim LBH PA Morotai, Institut KAPAL Perempuan dan Pemerintah Daerah”. Beliau bahagia karena Australia dapat memberikan dukungan dan bekerjasama untuk kegiatan-kegiatan yang dipimpin masyarakat lokal untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak, meningkatkan kepemimpinan perempuan desa, dan memastikan pembangunan yang inklusif bagi semua.
Direktur LBH PA Morotai, Djuniar menyatakan Tim LBH PA Morotai memberikan fokus pada isu kekerasan terhadap perempuan dan anak karena banyak korban tidak bisa mengakses layanan karena wilayah yang tidak terjangkau bahkan berada di pulau kecil, layanan yang ada kurang memadai, transportasi sulit dan kehidupan masyarakat yang miskin. Pos Pengaduan Sekolah Perempuan merupakan jawaban kebutuhan masyarakat dan mendapat kepercyaan yang besar sehingga masalah apapun diadukan, seperti konflik antar keluarga, masalah warisan, pohon tumbang, dan lain-lain.
Direktur Eksekutif KAPAL Perempuan, Budhis Utami, menambahkan bahwa perhatian pada perempuan di wilayah kepulauan harus diutamakan terutama jika berada di wilayah tertinggal, terdalam dan terluar seperti Morotai.
Akses terhadap layanan dasar kesehatan, pendidikan, penguatan ekonomi untuk mengatasi kemiskinan bahkan permasalahan akibat perubahan iklim sudah harus diatasi. Sekolah Perempuan dapat menjadi model pendidikan yang dapat memperkuat kemampuan perempuan dalam melihat persoalan dan menemukan penyelesaiannya.
Dengan partisipasi perempuan yang meningkat, menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, In Ahmad, MPd.I menyampaikan pemerintah sudah bekerja dengan Pos Pengaduan untuk layanan masyarakat, bahkan sudah melibatkan LBH PA Morotai dan Sekolah Perempuan dalam penyusunan RPJMD 2025-2029. (**)
