TERNATE – Pemerintah Pemerintah Provinsi Maluku Utara dibawa kepemimpinan Sherly Tjoanda dan H. Sarbin Sehe, dinilai terkesan tebang pilih. Hal ini membuat warga merasa kesal dan kecewa terhadap pemerintah provinsi. Amarah mencuat pada Senin (13/10/2025) di Kelurahan Jambula, Kecamatan Pulau Ternate saat warga memalang sejumlah titik akses jalan utama. Aksi ini menyebabkan aktivitas lalu lintas sementara lumpuh total.
Pantauan wartawan d ilokasi aksi pemalangan akses jalan dilakukan warga dengan cara membentangkan spanduk bertuliskan tuntutan masyarakat. Tidak hanya itu sejumlah perahu nelayan setempat juga difungsikan sebagai alat pemblokiran akses jalan utama.
“Aksi warga ini merupakan bentuk protes keras terhadap pemerintah daerah setempat karena sampai saat ini apa yang menjadi aspirasi masyarakat Jambula tak digubris,” ucap salah satu warga dalam orasinya.
Sementara Toko Pemuda Jambula, Gunawan Idham menyampaikan bahwa masyarakat Kampung Nelayan Jambula merupakan komunitas pesisir yang berperan penting dalam sektor perikanan dan kelautan di wilayah Provinsi Maluku Utara.
Namun, masyarakat nelayan Jambula menghadapi berbagai permasalahan yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi, sosial, dan lingkungan akibat kurangnya infrastruktur pendukung, terutama tidak adanya pembangunan breakwater (pemecah ombak) yang berfungsi melindungi wilayah pesisir dari abrasi dan gelombang tinggi.
Menurutnya, ini langkah terakhir yang kami masyarakat tempuh sebab apa yang menjadi aspirasi kami sudah bertahun-tahun tak ada bentuk realisasi sama sekali dari pemerintah.
Sebab setiap tahun lajut dia, apa yang menjadi aspirasi masyarakat Jambula telah dituangkan baik pada saat reses anggota DPRD bahkan disetiap musrembang. Nyatanya hanya janji-janji manis.
“Olehnya itu kami, meminta kepada Gubernur Sherly agar datang temui kami masyarakat Jambula. Jika tidak aktivitas yang berada di Kelurahan Jambula kami pastikan tertutup sampai apa yang menjadi aspirasi masyarakat Jambula terpenuhi,” tegasnya.
“Kami juga pastikan akan boikot seluruh aktivitas Pertamina yang ada di Jambula bahkan aktivitas perkantoran seperti Rutan, Lapas Rumbasan dan lain sebagainya yang berada disini kami hentikan sampai apa menjadi tuntutan masyarakat dipenuhi,” sebut Gun menambahkan.
Kata dia, sebagai bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan memperkuat ketahanan wilayah pesisir, maka Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawa kepemimpinan Gubernur Sherly harus hadir ditengah-tengah Masyarakat Kampung Nelayan Jambula agar bagaimana sepakat untuk menjalin kerja sama melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU).
Lebih lanjut dirinya juga meminta maaf kepada masyarakat Kota Ternate atas aksi palang jalan tersebut. Karena ini bentuk kekecewaan warga Jambula terhadap pemerintah provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kota Ternate.
“Selaku warga Jambula meminta maaf yang sebesar- besarnya kepada penguna jalan terhambat. Tapi aksi ini dilakukan bentuk protes terhadap pemerintah,” tutupnya.**
