TERNATE – Anggota Komisioner Bawaslu Kota Ternate Asrul Tampilang melalui kuasa hukumnya, Agus Salim R.T, menyebut, ada sejumlah aktor-aktor dibalik tuduhan fitnah kasus dugaan penyuapan Asrul Tampilang lewat postingan-postingan di media sosial (medsos).
Meski tak menyebut siapa saja nama orang- orang tersebut, namun baginya merupakan sebuah skenario yang sudah diseting dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab, yang hendak menjatuhkan Asrul Tampilang dari jabatan anggota Komisioner Bawaslu Kota Ternate saat ini. Melalui tuduhan diduga menerima suap dari salah satu Calon Legislatif (Caleg) inisial PS dan anaknya, TS.
“Ini dapat dilihat dari Surat Keputusan (SK) Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor: 199.1/KP.08.03/K.MU/09/2025 tanggal 17 September 2025 terkait penonaktifkan Asrul Tampilang dari ketua devisi,” kata Agus, Sabtu (4/10/2025).
Lanjut Agus, SK yang dikeluarkan tersebut belum dipublikasikan ke siapapun terkecuali hanya petinggi – petinggi Bawaslu. Malah seketika bisa bocor ke LSM LPP-Tipikor lalu dengan dasar itu LSM tersebut dengan semangatnya melakukan aksi unjuk rasa mendesak pemecatan Asrul Tampilang.
“SK tersebut hanya ditujukan kepada klien saya kemudian salinan yang mendapatkan tembusan SK tersebut hanyalah Bawaslu RI dan Ketua Bawaslu Kota Ternate. Namun anehnya LPP-Tipikor kok bisa mendapatkan bocoran SK tersebut padahal SK itu tidak dipublikasi,” ucapnya.
Kejanggalan lain, kata Agus, bisa dilihat dari tindakan Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara Hj.Masita Nawawi Gani yang dengan cepat mengeluarkan SK penonaktifan padahal Asrul Tampilang belum sama sekali terbukti dalam kasus tuduhan diduga menerima suap tersebut. Tindakan itu bagi Agus tentunya bertolak belakang dengan kasus yang menimpa Ketua Bawaslu Kota Ternate Kifli Sahlan pada beberapa waktu yang lalu yang hingga kini belum diberi sanksi etik dalam kasus dugaan perselingkuhan.
“Bawaslu Provinsi Maluku Utara tidak adil dan tebang pilih dalam menerapkan sanksi, seperti belum lama ini ketua Bawaslu Kota Ternate yang dengan terang-terang dilaporkan istrinya terkait perselingkuhan tidak diproses etik padahal perbuatan tersebut merupakan penyimpangan dari norma dan standar perilaku yang baik yang diatur oleh sebuah komunitas atau profesi untuk menjaga integritas dan kualitas dalam suatu kelompok tertentu, namun Bawaslu hanya menutup mata, kemudian ada oknum Bawaslu menyampaikan di sejumlah media bahwa hal itu menunggu pengaduan. Maka di sini kita bisa menilai ada standar ganda dalam menegakkan sanksi,” kritik Agus.
“Dan di sini bisa terbaca pasti ada skenario yang sudah disiapkan mungkin karena ada dendam pribadi dari orang dalam terhadap klien saya, Bawaslu diduga sudah tidak steril pasti ada penyusup yang ingin menikam rekan kerjanya dari belakang. Namun, bagi saya hal ini nanti bisa dinilai oleh publik siapa pelaku yang menghianati klien saya, publik jang tertipu dengan skenario yang penuh tendesius ini,” harap Agus.
Mantan Jurnalis ini juga mempersilakan jika ada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ingin mengawal kasus kliennya, Asrul Tampilang, sampai ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sebab, bagi dia DKPP bijak dalam melihat sebuah laporan.
“Ada juga yang katanya mau lakukan aksi kawal kasus klien saya di DKPP, saya persilakan kawal, bila perlu kawal sampai ke akhirat. Karena saya sangat yakin DKPP dan Bawaslu RI, bijak dalam memilih dan memilah setiap laporan yang masuk apalagi laporan yang hanya rekayasa dan sentiment pribadi tersebut,” kata Agus.
Ia juga berharap penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku Utara agar memanggil sejumlah oknum-oknum pelaku dugaan pencemaran nama baik Asrul Tampilang yang sudah dilaporkan tersebut serta dilakukan pengembangan siapa aktor dibalik tuduhan penyuapan tersebut.
“Saya berharap penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku Utara bisa mengembangkan laporan klien saya dan siapa aktor intelektual yang menjadi skenario atas penyebaran fitnah terhadap kliennya saya ini bisa diungkap dan harus diproses hukum,” pungkas Agus mengakhiri.
Hingga berita ini dipublish, Publikmalutnews.com tengah berupaya melakukan konfirmasi ke Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Hj. Masita Nawawi Gani. **