MANOKWARI- Wakapolda Papua Barat Brigjen Pol Drs. Yosi Muhamartha Papua Barat menerima audensi jajaran PT Pertamina Regional Papua Maluku, bertempat di Ruang Vicon Lantai 2 Mapolda Papua Barat, pada Selasa (16/9).
Audiensi ini dipimpin langsung oleh Wakapolda Papua Barat, dengan tujuan memperkuat sinergitas antara Polda Papua Barat dan PT Pertamina dalam menjaga ketahanan energi sekaligus pengamanan objek vital nasional (Obvitnas) yang berada di wilayah Papua Barat.
Hadir dalam kesempatan tersebut Executive General Manager (EGM) Regional Papua Maluku, Awan Raharjo, beserta jajaran manajemen Pertamina Papua Maluku, di antaranya Dwi Haryono (Region Manager S&D), Budiono Suhartanto (Region Manager RPD), Aldy Benanda (Area Manager Legal), Adi Sulistiyono (Area Manager IA), Eka Widya Adi Putra (Area Manager Asset Operation), serta sejumlah pejabat lainnya dari Pertamina.
Sementara dari Polda Papua Barat turut hadir Dirreskrimum, Dirpamobvit, Dirpolairud, Kabid Humas.
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas sejumlah agenda strategis, di antaranya koordinasi teknis terkait distribusi energi di Papua Barat, langkah-langkah pengamanan fasilitas dan infrastruktur Pertamina sebagai Obvitnas, serta sinergi program Pertamina dengan dukungan kepolisian untuk menjamin kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi secara aman dan lancar.
Wakapolda Papua Barat menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen memberikan dukungan penuh kepada Pertamina, baik dalam aspek pengamanan maupun koordinasi operasional, guna menjamin distribusi BBM dapat berjalan tanpa hambatan.
“Polda Papua Barat siap bersinergi dengan Pertamina, terutama dalam hal pengamanan objek vital nasional dan kelancaran distribusi energi, karena hal ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujar Wakapolda dalam kesempatan tersebut.
Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo SH, S.Ik, M.Kom., menyampaikan,
“Polda Papua Barat berkomitmen mendukung kelancaran distribusi BBM bagi masyarakat. Kami akan terus memperkuat koordinasi dengan Pertamina, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan, baik terkait sengketa tanah maupun pemalangan di lapangan. Harapan kami, seluruh pihak dapat menjaga situasi tetap kondusif demi kepentingan bersama.” ucap Kabid Humas. (**)
