TERNATE – Upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Maluku Utara menjadi komitmen Gubernur Sherly Tjoanda dalam penguatan swasembada pangan terutama aksebilitas keterjangkauan pangan dan kelancaran distribusi dalam mengatasi disparitas harga antar wilayah.
Pernyataan Gubernur ini disampaikan saat membuka kegiatan rapat koordinasi ketahanan pangan yang diselenggarakan oleh Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara, Rabu (20/8/25) di Bela Hotel.
Menurut Sherly, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengedalian inflasi menjadi penting untuk terus dilaksanakan pemerintah daerah. Sebagaiman hal ini juga menjadi konsen-perhatian Kementerian Dalam Negeri setiap minggu melaksanakan Rakor Inflasi Daerah.
Menurutnya, Kegiatan Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan ini merupakan salah satu solusi untuk membangun kesepahaman, keterpaduan dan kolaborasi dalam pembangunan Ketahanan Pangan Maluku Utara.
“Saya berharap Kegiatan Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan ini, dapat memberikan konstribusi yang signifikan terhadap ketersediaan, distribusi/pasokan dan harga pangan yang terjangkau oleh masyarakat”. Ucapnya
Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga berkomitmen untuk mewujudkan kedaulatan pangan melalui tiga hal:
Pertama, dukungan ketersediaan infrastruktur, prasarana dan sarana pertanian yang memadai sehingga petani dapat mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya terutama ketersediaan air irigasi.
Kedua, mengembangkan dan menyebarkan teknologi, terutama penyebaran benih unggul yang adaptif dengan perubahan iklim serta mengembangkan mekanisasi pertanian.
Ketiga, melindungi kesejahteraan petani dari perdagangan yang tidak adil dan merugikan petani.
Selain itu kata Sherly, Keterjangkauan harga pangan pokok juga akan menopang harga Makan Bergizi Gratis.
“Ini menjadi implementasi bahwa Pemerintah harus hadir ditengah-tengah masyarakat dalam berbagai kondisi dan situasi untuk memberikan pelayanan dan jaminan terhadap masyarakat”. Ungkap Sherly.
Rakor ketahanan pangan ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur, Sarbin Sehe, Kepala Badan Gizi Nasional, Forkopimda Malut, para Bupati dan Walikota, Pimpinan OPD Malut dan perwakilan Kabupaten/kota. (**)
