TOBELO — Penyidik Satreskrim Polres Halmahera Utara (Halut), didesak menyeret pemilik Cafe Number One, lokus terjadinya dugaan praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) eksploitasi anak dibawa umur, yang tak lain adalah seorang oknum anggota DPRD Maluku Utara (Malut) berinisial AK alias Aksandri.
Desakan ini datang dari Praktisi hukum, Agus R Tampilang. Ia mengatakan, kasus TPPO adalah bentuk kejahatan berat karena korbannya tentu akan mengalami penderitaan psikis, mental, seksual, ekonomi maupun sosial akibat daripada itu. Sebagaimana yang telah termaktub dalam Undang-undang (UU) Nomor 21 tahun 2007, yang di dalamnya menegaskan, setiap orang pelaku yang terlibat dalam praktik tersebut maka harus ikut dimintai pertanggungjawaban hukum.
“Di dalam Undang-undang TPPO (Nomor 21 tahun 2007) ini menjerat siapa saja yang terlibat, termasuk orang yang menyediakan tempat untuk dieksploitasinya seseorang itu juga dapat dijerat,” kata Agus, Rabu (20/8/2025) di Ternate.
Lanjut dia, dalam kasus ini Polres Halut sudah menetapkan manajer Cafe, YL (45) dan karyawan Cafe, FKG (17) sebagai tersangka, maka penyidik juga harus mendalami keterlibatan AK selalu pemilik Cafe Number One apalagi yang bersangkutan sudah 2 kali diperiksa.
“Perbuatan melawan hukum ada dua yang pertama secara formil, nah dalam kasus ini yakni perbuatan melawan Undang – Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, dan yang kedua, perbuatan melawan hukum materiil yaitu kepatutan, maka yang bersangkutan ini bisa dijerat sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana karena telah memberikan/menyediakan tempat sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 KHUP, ini berarti yang bersangkutan (AK) ini sudah bisa dijerat karena sebagai penyedia tempat. Maka dari itu saya meminta kepada penyidik untuk mengembangkan kasus ini karena sangat ganjil, kok orang yang menyediakan tempat tidak dijerat atau tidak dimintai pertanggungjawaban hukum,” ujar Agus.
Mantan Jurnalis ini mengatakan, jika AK selaku pemilik Cafe Number One tidak ditetapkan sebagai tersangka maka jangan heran kalau nanti ada asumsi liar di masyarakat bahwa penyidik dituding sengaja pilih kasih dalam penegakkan hukum bahkan ada standar ganda yang diterapkan.
“TPPO itu adalah termasuk pidana serius, tindak pidana luar biasa, jadi siapa saja yang terlibat dalam transaksi tersebut termasuk penyedia tempat maka otomatis harus dimintai pertanggungjawaban hukum karena dia telah membiarkan atau melegakan perbuatan itu terjadi, Cafe tersebut itu izinnya bukan untuk transaksi seksual di situ kenapa dia biarkan, kalau memang dia tidak biarkan kenapa dia tidak memasang larangan ?, kenapa dia tidak menegur?, apakah dia pernah tegur?, nah ini yang bisa dikembangkan oleh penyidik untuk mencari tahu keterlibatan yang bersangkutan (AK) untuk membuat terangnya perkara ini.”
“Penyidik harus mengembangkan melalui dua tersangka itu. Kalau dua tersangka itu menyebut tidak ada teguran dan lain sebagainya kemudian tempat tersebut sudah berulangkali terjadi transaksi seksual di situ, maka sudah jelas – jelas penyidik juga harus menetapkan yang bersangkutan (AK) itu sebagai tersangka,” tegas Agus mengakhiri.
Diketahui, dalam kasus ini penyidik Satreskrim Polres Halut telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka, yakni YL (45) dan FKG (17) selaku manajer dan pengelola Cafe Number One. Keduanya tertangkap diduga mempekerjakan dua anak dibawa umur, saat petugas melakukan razia di 2024 lalu.
Saat ini kedua tersangka dan barang bukti sudah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Halut untuk disidangkan. **
